PEKANBARU - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Forum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, pada Senin (13/3/2023). Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau, Syamsurizal, dihadiri oleh 25 perwakilan guru yang lulus dari tahapan PPPK tahap 1 dan 2 di Provinsi Riau.

Guru PPPK yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan keluhan mereka terkait pemberitahuan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Guru PPPK yang terlambat, penempatan jauh dari sekolah induk, hingga adanya pengurangan jumlah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikurangi drastis dari Rp1,8 juta menjadi Rp500 ribu per bulan dan belum dibayar sejak Januari 2023.

Asril, perwakilan Guru PPPK yang kini mengajar di SMK Negeri 1 Kunto Darussalam, merasa bahwa sejak diangkat menjadi Guru PPPK, perlakuan yang diterima justru tidak adil.

"Kami ditempatkan bukan di sekolah induk, kami bukan disejahterakan, tapi keluar lebih banyak untuk menyewa tempat tinggal lagi. Kami merasa tidak diperlakukan dengan adil," ungkap Asril.

Aina Mike Sarjaya, Guru PPPK yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Tasik Putri Puyu Kepulauan Meranti, juga mengeluhkan kebijakan PPPK yang dirasakan tidak manusiawi.

"Sampai hari ini TPP belum masuk ke rekening kami. Kami meninggalkan sekolah asal kami, otomatis kami meninggalkan keluarga kami. Contohnya saya dari Pekanbaru ke Putri Puyu ongkos Rp500 ribu untuk sekali jalan, belum saya kontrak rumah. Saya harus dua kali menyebrangi laut. Harga BBM di Pekanbaru dan Meranti berbeda. Rasanya kebijakan ini betul-betul kebijakan yang tidak punya hati nurani. Kasihanilah kami guru yang ditugaskan untuk mencerdasakan anak daerah, bagaimana kami semangat mengabdi," ungkap Aina. ***