
KAMPAR – Komisi III DPRD Riau berhasil meredam polemik pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di lingkungan SMAN 2 Kampar. Kesepakatan dicapai setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama unsur Dinas Pendidikan, BPKAD, pemerintah desa, serta pihak sekolah, Kamis (26/2/2026).
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa hasil pengecekan menunjukkan lapangan di area sekolah memang digunakan sebagai fasilitas olahraga, namun belum memenuhi standar lapangan sepak bola yang layak secara teknis.

Melalui musyawarah, seluruh pihak akhirnya menyepakati solusi bersama. Pembangunan KMP tetap dilanjutkan di lokasi semula dengan ukuran 40 x 22 meter. Sementara itu, lapangan bola akan diperluas ke arah barat dan dilakukan perataan agar lebih representatif.
“Kita buat win-win solution. Lapangan bola tetap ada, bahkan diperlebar dan disempurnakan. Koperasi juga berdiri di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat,” ujar Edi Basri.

Ia menjelaskan, lahan sekolah tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Riau yang berasal dari hibah masyarakat. Dengan adanya pembangunan koperasi, diharapkan fasilitas olahraga sekolah juga ikut ditingkatkan agar lebih layak dan tertata.
Edi menegaskan, kesepakatan ini diharapkan mengakhiri polemik antara pihak sekolah dan pemerintah desa. Sekolah tetap mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sementara masyarakat dapat memanfaatkan koperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Ini bukan soal menang atau kalah. Kita ingin semua pihak dihormati. Sekolah nyaman, desa pun berjalan programnya,” tegasnya.
Ia juga memaparkan, persoalan bermula dari rencana Pemerintah Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, yang ingin membangun KMP di atas lahan pemerintah di area sekolah, tepatnya di lapangan bola. Desa tersebut tidak memiliki aset tanah sendiri untuk pembangunan koperasi.

Menurut Edi, berdasarkan surat edaran kementerian, aset pemerintah baik milik kabupaten, provinsi, maupun negara dapat dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi selama tidak mengganggu fungsi utama lahan.
“Kalimatnya jelas, dapat dan boleh, sepanjang tidak mengganggu fasilitas. Kalau itu lahan sekolah, jangan sampai mengganggu kebutuhan fasilitas pendidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (23/2/2026), Kepala Desa Koto Tibun dan pihak SMAN 2 Kampar sempat menyatakan penolakan terhadap pembangunan KMP di lapangan sekolah. Penolakan tersebut juga datang dari peserta didik dan komite sekolah.
Namun, Edi menegaskan bahwa penolakan bukan terhadap program koperasi, melainkan terhadap lokasi pembangunan yang dinilai mengganggu fasilitas pendidikan.

“Sekolah bukan menolak koperasinya. Program Presiden tentu kita dukung. Yang ditolak itu dibangun di lapangan bola,” pungkasnya. ***
