PEKANBARU – Komisi I DPRD Riau menerima puluhan perwakilan pegawai non-ASN yang tergabung dalam Forum Tenaga Non-ASN di ruang rapat medium gedung DPRD Riau, Senin (1/12/2025). Kedatangan mereka untuk meminta dukungan agar dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Usai pertemuan, anggota Komisi I DPRD Riau Hardiyanto menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga non-ASN di Provinsi Riau harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pengangguran baru.

“Kita tidak ingin muncul pengangguran baru di Provinsi Riau. Itu dasar kita. Kawan-kawan ini sudah bertahun-tahun mengabdi dan berkontribusi untuk Riau. Namun di satu sisi kita berhadapan dengan regulasi dan soal anggaran,” ujar Hardiyanto.

Langkah Awal: Sinkronisasi Data

Hardiyanto menjelaskan bahwa langkah pertama penyelesaian persoalan ini adalah melakukan sinkronisasi data antara forum tenaga non-ASN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Data forum dan data Pemprov harus disinkronkan. Setelah itu baru kita kelompokkan dalam beberapa kategori. Dari kategori itu kita tentukan solusi yang tepat dan win-win,” jelasnya.

Menurutnya, ketidaksinkronan data bukan merupakan kesalahan salah satu pihak. Pemprov menggunakan data resmi dari OPD, sementara forum menghimpun data dari anggotanya yang terus bertambah.

Terkait Usulan Kebijakan Seperti di Jambi

Forum tenaga non-ASN juga meminta DPRD mendorong Gubernur Riau mengikuti langkah Gubernur Jambi Al Haris, yang pada 15 September 2025 menyerahkan berkas usulan PPPK paruh waktu untuk ribuan tenaga non-ASN kepada Wamen PANRB Purwadi Arianto di Jakarta.

Hardiyanto menanggapi bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan Gubernur.

“Kita tidak bisa mendesak. Itu kewenangan Pak Gubernur. Namun kita apresiasi bahwa sebelum rapat ini, pada 25 November lalu Pak Gubernur sudah bersurat ke KemenPAN-RB untuk meminta petunjuk penyelesaian persoalan ini,” katanya.

Hingga kini, Pemprov Riau masih menunggu jawaban dari kementerian.

Komisi I menilai persoalan tenaga non-ASN justru membesar setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sebelum UU ini, persoalan honorer atau non-ASN tidak pernah sebesar ini di daerah manapun. Kita berharap ke depan pemerintah pusat melibatkan daerah sebelum membuat UU, agar tidak muncul polemik ketika diterapkan,” tegas Hardiyanto.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah keberadaan sekitar 400 guru bantu provinsi yang telah mengajar di SD dan SMP selama belasan tahun. Program ini dimulai pada masa Gubernur Rusli Zainal sekitar tahun 2005.

Namun setelah UU 23/2014 mengalihkan kewenangan pendidikan dasar ke kabupaten/kota, gaji guru bantu tidak lagi bisa dibayarkan langsung oleh OPD provinsi, melainkan melalui skema bantuan keuangan APBD Provinsi.

“Ini harus menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota. Mereka sudah dibantu selama bertahun-tahun oleh guru-guru ini. Jangan sampai orang yang sudah puluhan tahun mengabdi malah dirumahkan begitu saja,” tegasnya.

Terkait batas waktu penyelesaian, Komisi I menyebut belum menetapkan deadline. Namun mereka optimistis proses sinkronisasi data dapat dilakukan secepatnya.

“Yang penting datanya benar dulu: jumlahnya berapa, siapa saja. Dari situ baru kita rumuskan solusinya,” tutup Hardiyanto. ***