JAKARTA - Polri sempat meminta Imigrasi mencegah Kivlan Zen ke luar negeri terkait adanya dugaan penyebaran hoax dan makar oleh purnawirawan Mayjen TNI itu.

Tapi kini, pencekalan itu sudah dicabut.

"Sudah (dicabut). (Kivlan Zen) sudah sempat (dicegah) tetapi dicabut," ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando saat dikonfirmasi, Sabtu (11/05/2019).

Pencekalan Kivlan sebelumnya, sebagaimana tertera dalam surat Reskrim Mabes Polri nomor B/3248-RES.1.1.2/V/2018/Bareskrim tertanggal 10 Mei 2019, sebagai langkah lanjutan dari SPDP nomor B/93.4a Subdit I/V/2019/Dit Tipidum, tanggal 09 Mei 2019.

Ads
"Dimohon bantuan Dirjen Imigrasi agar dapat melakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan," kutipan surat Mabes Polri kepada Kemenkumham itu.

Dalam surat itu juga disebutkan pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Kivlan, yakni; pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan pasal 107 Jo. pasal 110 Jo. pasal 87 KUHP dan atau pasal 163Bis Jo. pasal 107 KUHP.

Sementara itu, orang yang melaporkan senior mantan Presiden SBY ini, Jalaludin, dilaporkan balik oleh tim pengacara Kivlan Zen karena video orasi Kivlan yang jadi alat bukti Jalaludin, dianggap tak memuat pernyataan terkait makar.

"Kita resmi telah melaporkan balik saudara Jalaludin dengan Pasal 220 KUHP jo Pasal 317 KUHP dengan dasar keterangan palsu atau pun pengaduan palsu," kata pengacara Kivlan Zen, Pitra Romadoni Nasution di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (11/5/2019).***