BENGKALIS, GORIAU.COM - Menyikapi tiga opsi yang tengah disiapkan Pemkab Bengkalis terkait pengelolaan tiga pelabuhan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan Pemkab membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sendiri, tanpa harus membuat BUMD baru, cukup berada di bawah bendera BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebagai payung hukumnya.

Teknisnya bisa BLJ sendiri yang membuat divisi usaha baru atau menggandeng pihak ketiga yang ada di daerah sendiri dengan tetap memakai payung hukum atau Perda Pembentukan BUMD PT BLJ. Opsi ini tidak akan memakan waktu lama untuk menyiapkan BUP, hanya butuh waktu sekitar 3 bulan saja.

''Payung hukumnya bisa menggunakan Perda yang sudah ada (Perda Pendirian BUMD PT BLJ). Tinggal lagi Bupati menginstruksikan, apakah PT BLJ membentuk divisi usaha baru atau pihak ketiga yang di daerah ini,'' ujar Ketua Kadin Kabupaten Bengkalis, Masuri, SH menyikapi tiga opsi yang tengah disiapkan Pemkab terkait pengelolaan tiga pelabuhan, Minggu (1/12).

Menurut Masuri, seandainya PT BLJ belum siap membentuk divisi usaha baru untuk mengelola pelabuhan ini, jika dipercaya kepala daerah, pihaknya siap. ''Saya jamin tiga bulan bisa selesai membentuk BUP ini. Kita tidak perlu membuat payung baru, cukup memakai Perda Pendirian BUMD PT BLJ,'' tegas pengusaha pelayaran ini.

Dirinya kurang sependat kalau seandainya Pemkab menggandeng BUP daerah lain atau BUMN. Jika seandainya opsi ini dilakukan, ini merupakan langkah mundur bagi Bengkalis dan butuh waktu yang lama untuk bisa mandiri.

''Kenapa kita harus melakukan KSO (kerja sama operasi) dengan daerah lain, sementara kita mampu untuk membentuk BUP sendiri. Undang Undang Nomor 17 tentang Pelayaran telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola pelabuhan dengan membentuk BUP, sementara PT Pelindo hanya sebagai operator. Kalau kita memilih opsi KSO, saya pikir kita mengambil langkah mundur,'' ungkap Masuri seraya menambahkabn jika melakukan KSO dengan Pelindo, minimal harus 10 tahun.

Sebelumnya Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh mengatakan Pemkab tengah mempersiapkan tiga opsi atau pilihan terkait pengelolaan pelabuhan yang telah dibangun menggunakan APBD Bengkalis. Ketiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja dan Pelabuhan Kargo Desa Air Putih.

Ketiga opsi dimaksud adalah; pertama, membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berbentuk BUMD. Untuk membentuk BUMD ini, kemungkinan butuh waktu lama karena harus ada Perda yang menjadi dasar hukum pendirian.

Opsi kedua, menggandeng BUP yang sudah ada. ''Misalnya di Siak, saya dapat informasi BUP sudah ada di sana, jadi BUMD kita bermitra dengan mereka dalam pengelolaan pelabuhan di Bengkalis,'' ujarnya.

Opsi ketiga, menyerahkan pengelolaan ketiga pelabuhan tersebut ke BUMN.

Kepala Dishubkominfo Bengkalis, H Ja'afar Arief sependapat kalau BUMD PT BLJ dioptimalkan dengan membentuk divisi khusus yang akan mengelola pelabuhan. Namun kalau hal itu juga tidak memungkinkan, maka opsi kedua yaitu bermitra dengan BUP dari daerah lain dinilai cukup bagus.

''Dengan cara ini (bermitra), maka BUMD kita akan bisa belajar dengan BUP daerah lain bagaimana cara pengelolaan pelabuhan yang bagus dan tentunya bisa menambah pendapatan daerah,'' ujarnya.jfk