PEKANBARU – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau, termasuk di tingkat kabupaten dan kota, terus mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada keterbatasan anggaran untuk memperbaiki jalan rusak di berbagai daerah. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengusulkan agar perusahaan swasta di Riau turut berpartisipasi dalam upaya perbaikan infrastruktur jalan.

"Sudah ada pemerintah daerah di Riau yang menerapkan pola ini, seperti Kota Dumai. Ada strategi lain yang bisa diterapkan untuk memperbaiki jalan dan jembatan tanpa membebani APBD, salah satunya adalah melibatkan perusahaan yang memanfaatkan ruas jalan atau jembatan tersebut untuk kepentingan angkutan hasil produksi mereka," ujar Kaderismanto, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, perusahaan tidak memiliki alasan untuk menolak, meskipun mereka sudah membayar pajak dan retribusi. "Jika jalan atau jembatan rusak, yang ikut terdampak bukan hanya masyarakat, tetapi juga mereka sendiri. Kalau akses yang mereka gunakan sehari-hari mengalami kerusakan atau bahkan putus, tentu operasional dan distribusi hasil produksi mereka akan terganggu," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaderismanto menegaskan bahwa konsep gotong royong ini dapat meringankan beban biaya perbaikan jalan. "Misalnya, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ada ratusan perusahaan yang turut berkontribusi dalam perbaikan jalan, tentu biayanya akan lebih ringan dibandingkan jika hanya mengandalkan pemerintah," tutupnya. ***