TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, menegaskan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan anggaran dan penggunaan uang negara yang bersumber dari APBD Inhil.

Pernyataan itu disampaikan Herman dalam pidatonya pada agenda serah terima jabatan Bupati Inhil periode 2025-2030 di rapat paripurna ke-7 masa sidang ke-2 di Gedung DPRD Inhil, Senin (3/2/2025).

Herman menekankan bahwa transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi prioritas utamanya, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo saat mengikuti retret di Magelang beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, ia meminta agar KPK dapat dilibatkan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan APBD.

"Kita minta KPK bersama APIP dapat berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Inhil nantinya," ujar Herman.

Herman juga menyampaikan bahwa amanah yang diberikan masyarakat Inhil kepadanya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan Pemkab Inhil harus berpihak kepada masyarakat dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Rumah dinas yang kita pakai berasal dari uang rakyat, mobil dinas yang kita gunakan juga berasal dari uang rakyat. Kita adalah petugas masyarakat, pelayan masyarakat. Oleh karena itu, amanah ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya," tegasnya. ***