PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), RN alias Rahman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana partisipasi interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir itu dipercayakan kepada PT SPRH sejak 2023.

Aspidsus Kejati Riau, Marlambson Carel Williams, menyebut RN ditangkap tim gabungan di Terminal Penumpang Bandar Sri Junjungan, Dumai, Senin (15/9/2025) siang. Penangkapan dilakukan setelah RN beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.

“Setelah dilakukan pemantauan, tim akhirnya berhasil mengamankan yang bersangkutan. Usai ditangkap, penyidik langsung membawanya ke Pekanbaru. Sekitar pukul 17.00 WIB, RN tiba di Kantor Kejati Riau untuk menjalani pemeriksaan intensif,” jelas Carel.

Menurutnya, penangkapan sekaligus penahanan RN diperlukan demi kelancaran proses hukum. “Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan. Setelah beberapa kali tidak hadir, kami memutuskan melakukan upaya paksa,” tegasnya.

Kehadiran RN di Kejati Riau langsung menarik perhatian awak media, mengingat kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana besar dari sektor migas yang menjadi hak masyarakat.

Kejati Riau menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan korupsi dana PI 10 persen secara transparan dan profesional. ***