PEKANBARU, GORIAU.COM - Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mendapatkan kejutan dari sekelompok orang mengatasnamakan rakyat. Mereka menggelar aksi unjuk rasa mendesak lembaga ini agar segera mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial di 'tubuh' legislatif Pekanbaru.

"Usut dan periksa Yantho Nazareth dan Kudus Kurniawan. Usut Dugaan Korupsi Bansos di Fraksi PDS DPRD Kota Pekanbaru," kata Liberson Sinaga, selaku koordinator dalam aksi tersebut, Rabu siang (2/10/2013).

Massa yang tergabung dalam Komunitas Kasih penegak Kebenaran Kota Pekanbaru itu menggelar aksinya di halaman Kantor Kejati Riau di Pekanbaru. Mereka membawa dua spanduk ukuran besar yang menuliskan sejumlah tuntutan tersebut sambil berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara.

Aksi massa mendapat pengawalan oleh sejumlah anggota polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman. Dalam orasnya, massa mengatakan bahwa dana bansos adalah untuk disalurkan kepada rakyat dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dengan aturan yang jelas.

Namun seperti informasi yang kai dengar dari masyarakat, demikian demonstran, bahwa dana bansos yang disalurkan melalui anggota dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) di DPRD Kota Pekanbaru diduga ada yang tak beres. "Bahkan dicurigai ada yang fiktif sehingga kami meminta agar Kejati Riau segera menindaklanjuti dugaan ini," katanya.

Menurut inormasi yang diperoleh, kata Liberson, bahwa setiap legislator di fraksi itu mendapatkan "jatah" sebesar Rp500 juta pada dana bansos tahun 2012.

Dari sebanyak empat anggota raksi PDS di DPRD Pekanbaru, kata dia, Kudus Kurniawan menyalurkan dana kepada sebanyak 44 item penerima, sementara Ferry Shandra Pardede sebanyak 30 penerima, Di=onna Hutauruk sebanyak 35 penerima.

"Kemudian ada juga yakni, Hery Freddy Simanjuntak menyalurkan untuk 17 penerima. Maka dengan demikian, ini patut dicurigai dan mereka harus diperiksa," katanya.

Aksi unjuk rasa massa mengatasnamakan rakyat ini mendapat sambutan dari Kejati Riau yang diwakili oleh Satria Abdi selaku Kepala Seksi I Intelejen Bidang Ekonomi Moneter. "Sebenarnya kami telah mendapatkan data ini dan tengah dalam proses. Namun aspirasi yang disampaikan akan kami terima sebagai masukan. Kasusnya akan diusut dan masih berjalan," katanya.(fzr)