PEKANBARU - Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Sugeng Riyanta membeberkan, bahwa penyelewengan bantuan tak terduga yang terjadi di Pemkab Pelalawan senilai Rp2,4 Miliar tersebut 'mengalir' kesejumlah pihak.

Untuk itu, dirinya meminta agar mereka-mereka yang turut menikmati aliran dana tersebut untuk segera mengembalikannya. Bahkan pihaknya juga berencana akan kembali memanggil saksi-saksi, yang diyakini penyidik turut 'kecipratan' penyelewengan bantuan ini.

"Kerugian negara senilai Rp2,4 Miliar itu kan mengalir. Kita akan panggil saksi-saksi yang kami yakin mereka turut menikmati, nah mau mengembalikan atau tidak, itu tergantung mereka. Kita sudah imbau," ungkap Sugeng di kantornya, Selasa (5/9/2017) sore.

Menurutnya, pengembalian kerugian negara tersebut penting, selain menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya. "Harus ada pengembalian (Uang Negara, red) dari tindak pidana Korupsi itu. Jadi kita minta tolong agar pihak-pihak ini kooperatif saja," sindir dia.

Namun jika hal itu tidak juga digubris, Kejaksaan Tinggi Riau berencana bakal memproses hukum. "Jika tidak dikembalikan ya kita proses hukum. Mengembalikan itu kan bukan berarti bersalah. Itu yang harus dipahami sebetulnya," tutupnya.

Ada tiga tersangka dalam kasus ini, diantaranya mantan Kepala DPPKAD berinisial LMN, seorang pihak swasta dan satu lagi oknum PNS, masing-masing berinisial ASI dan KSM. Untuk LMN sudah ditahan di Rutan Sialang Bungkuk sekitar pukul 16.00 WIB Selasa sore. Sementara dua tersangka lainnya akan segera dilakukan jadwal pemangilan.

Dugaan Korupsi tersebut terjadi pada 2012 lalu. Modusnya ada tiga, pertama penggunaan bantuan tak terduga itu tidak sesuai peruntukan dan tidak ada pertanggung jawaban. Kedua diduga pertanggung jawabannya fiktif belaka dan ketiga untuk memperkaya orang lain. ***