PANGKALAN KERINCI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan mengeksekusi pidana denda perkara atas nama PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dengan denda Rp5 miliar, Senin (11/7/2022), di Kantor Kejari Pelalawan.

Eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Silpia Rosalina melalui Kepala Seksi Intelijen, Fusthatul Amul Huzni menegaskan, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018.

"Terpidana PT PSJ terbukti telah melakukan tindak pidana kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki izin," terangnya.

Dijelaskannya, areal perkebunan kelapa sawit PT PSJ masuk dalam areal IUPHHK-HT PT NWR seluas 3.323 hektare. Terdiri dari Kebun Inti III, Inti VI, Inti V, Inti VI serta kebun Plasma Koperasi Gondai Bersatu dan sebagian Plasma Koperasi Sri Gumala Sakti di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Dalam putusan, MA menyatakan PT PSJ terbukti melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin.

Itu sebagaimana Pasal 105 jo. Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. "Dalam putusan itu, PT PSJ dijatuhkan denda sebesar Rp5 miliar," jelas Huzni.

Atas putusan tersebut, sambung Huzni, jaksa berhasil melakukan eksekusi terhadap PT PSJ. Eksekusi dipimpin langsung Kajari Silpia Rosalina didampingi Kasi Pidana Umum (Pidum), Niky Juniesmero. Terpidana PT SPJ diwakilkan oleh Direktur Sudiono, dan pengacara hukum.***