TELUKKUANTAN - Beredarnya surat permintaan uang Rp200 ribu kepada 2.512 guru di Kuantan Singingi oleh Forum Komunikasi Guru dan Insan Peduli Pendidikan (Forkogip) mendapat kecaman dari mahasiswa Kuansing. Sebab, dana sebanyak itu dinilai tidak masuk akal, apalagi penggunaan dana untuk unjuk rasa pada Januari 2017.

"Kita sudah pelajari laporan pertanggungjawab Forkogip dan itu tidak masuk akal. Hanya dalam satu hari, bisa menghabiskan dana sekitat Rp100 juta dan rupanya bersumber dari iuran guru," ujar Khairul Ikhsan, mahasiswa Kuansing yang ada di Pekanbaru kepada GoRiau.com, Kamis (27/7/2017).

Beberapa poin yang tidak masuk akal menurut Khairul yakni parkir di Masjid Agung Kuansing. Padahal, selama ini parkir di sana gratis tanpa ada pungutan.

"Yang lebih geli lagi, ternyata mereka menyuap TV One, itu sudah melanggar etika jurnalistik. Kita sangat terkejut, dengan penggunaan dana tersebut," ujar Khairul.

Setelah dana hampir Rp100 juta itu habis, lanjut Khairul, kini Forkogip kembali meminta iuran kepada guru yang baru saja menerima TPG September - Desember 2017 dan tiga bulan terakhir ini. Mirisnya lagi, Ketua PGRI Kuansing merestui langkah Forkogip tersebut.

"Ini namanua advokasi gila, sampai setengah miliar rupiah dana yang dibutuhkan. Sudahlah, Forkogip jangan jadikan guru seperti sapi perah. Kasihan guru-guru kita, apakah petinggi Forkogip ini tak mikir?" kata Khairul.

Sebagai aktivis putra daerah asli Kuansing, lanjut Khairul, ia sangat menghormati guru dan sangat keberatan dengan tindakan Forkogip. Ia mengancam akan menduduki Kantor Bupati Kuansing meminta pertanggungjawaban atas penzaliman terhadap guru. "Sudah jatuh, tertimpa tangga pula."

Aktivis Pospera Riau ini berjanji akan melakukan investigasi terkait pungutan yang dilakukan Forkogip kepada guru. Sebab, banyak guru yang merasa keberatan dengan iuran tersebut.

"Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya. Tak hanya pengurus Forkogip, tapi kepala sekolah yang mengutip juga akan kena. Jelas kita tak mau hal ini terjadi di dunia pendidikan," ujar Khairul.

Ia mengimbau agar para guru segera melapor kepada aparat kepolisian, sebab pungutan yang dilakukan Forkogip dengan nilai mencapai Rp500 juta lebih sudah melanggar aturan.

"Untuk diketahui, kita sudah kirimkan bukti berupa foto surat edaran Forkogip kepada Polda Riau. Kita berharap, polisi mengusut tuntas persoalan ini," pungkas Khairul.***