SELATPANJANG - Bupati Kabupaten Meranti Drs H Irwan MSi mengikuti Rakornas TPID VIII di Jakarta, Kamis (27/7/2017). Acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu H Irwan didampingi Kadis Ketahanan Pangan Ir Jaka Insita, Kabag Perekonomian dan SDA Agusyanto Bakar SSos MSi, Kasubbag Sarana Prasarana Rinaldi SE MM dan Kasubbag SDA Darwis SIP MM, menghadiri acara Rakornas TPID VIII 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta (27/7/2017). Rakor itu bertema "Mempercepat Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat"

Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Paling tidak ada beberapa pointer yang disampaikan oleh Jokowi terkait era inflasi yang rendah. Presiden juga menyampaikan APBD harus digunakan untuk kesejaheraan rakyat serta masalah investasi dan ekspor terkait dengan problematika perizinan diharapkan di seluruh daerah untuk diperbaiki.

Sejalan dengan itu, presiden juga menginstruksikan agar angka inflasi ditekan dengan cara membangun infrastruktur, gudang dan sarana lain agar jalur distribusi berjalan lancar.

Pointer-pointer yang disampaikan presiden pada acara Rakornas TPID tersebut, sejatinya berbanding lurus dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memang tidak termasuk dalam daerah perhitungan inflasi secara nasional. Karena di Riau hanya Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan (yang masuk perhitungan inflasi secara nasional).

Berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan yang meranti lebih representatif merujuk pada tembilan dengan inflasi Juni 2017 terhadap juni 2016 sebesar 0,32 %. Namun melalui kegiatan merangkai pulau dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka daerah terisolir, infrastruktur listrik yang telah mencapai elektrifikasi kelistrikan 77 % tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari pointer yang di sampaikan presiden di atas.

Disamping itu, memberikan kemudahan dan menyederhanakan pelayanan perizinan dibidang investasi melalui pelayanan satu pintu juga menjadi konsen Pemkab Kepulauan Meranti. Adapun upaya yang telah dilakukan Kepulauan Meranti secara reguler dalam mengendalikan harga untuk menekan inflasi adalah melakuakan pemantauan baik dari sisi keamanan dan kelancaran angkutan transportasi. Sebab letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpulau-pulau. Berupaya menambah pasokan bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi kelangkaan. Yang tak kalah pentingnya menyediakan informasi terkait dengan ketersediaan harga komoditi pangan yang kredibel.

Sejalan dengan itu secara intens dan kontinyu melakukan kordinasi dengan pedagang agar ketersediaan bahan pangan strategis dapat terjaga dengan baik. Termasuk masalah izin regulasi sebagai daerah perbatasan tentang barang-barang kebutuhan pokok dari negara tetangga dan Tanjungbalai Karimun agar barang kebutuhan pokok di Kepulauan Meranti tidak melambung tinggi.

"Memang harus diakui, untuk mempertahankan swasembada pangan, tata niaga perdagangan, produksi lokal belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terutama instrumen perberasan," kata H Irwan.

Namun Pemkab kepulauan Meranti tidak lantas stagnan sampai di situ. Untuk itu Pemkab Meranti  melalui Dinas Ketahanan Pangan, melakukan kejasama dengan Bulog sebagai penyangga dan pendistribusian beras di Kota Sagu. Bahkan tahun 2017 ini akan dibangun gudang bulog di Sialang Pasung yang sempat tertunda pada tahun lalu sebagai konsekuensi rasionalisasi anggaran yang terjadi. 

Beberapa upaya lain juga dilakukan Pemkab Meranti. Seperti berkorelasi positif dengan hasil release yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Meranti tentang angka kemiskinaan tahun 2015 sebesar 34 persen menjadi 30 persen di tahun 2016. Fakta ini patut di apresiasi sebab secara teoritis pertimbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat mutlak dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan itu butuh proses. Pembangunan itu bukan gesekan lampu aladin yang sekali jadi. 

"Apa lagi tingkat inflasi suatu daerah sangat berpengaruh tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Dengan demikian, membaca upaya Pemkab Meranti dalam menekan tingkat inflasi harus dilihat secara holistik agar mendapatkan kesimpulan yang utuh dan objektif," kata H Irwan lagi. (rls)