JAKARTA - Menurut konstitusi, Indonesia merupakan negara republik. Namun, dalam praktik dan realitasnya, Indonesia diperlakukan sebagai negara kerajaan.

Penilaian tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie. Jimly mengaku sangat prihatinan atas budaya politik di Indonesia yang memperlakukan negara seperti kerajaan.

Dikutip dari Republika.co.id, keprihatinannya itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang digelar Pusat Analisis Keparlemenan BK DPR RI, Rabu (8/11/2023).

Jimly mengingatkan, semua pihak harus berpartisipasi memikirkan, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional. Menurutnya, setidaknya melalui tiga cara.

"Satu, rules of the game, the constitutional rules. Dua, the institution atau institusi sosial, ekonomi, politik, sehingga tidak cuma merancang substansinya, tapi melihat kelembagaan. Tiga, constitutional culture," jelasnya.

"Budayanya, budaya kita ini, saya sudah sering bicara ini, kelakuan kita ini kerajaan, institusi negara kita republik, jadi ini republik resminya tapi kelakuannya kerajaan, ini tidak boleh dibiarkan," sambung Jimly.

Karena itu, Jimly menekankan, harus dirancang pada masa mendatang langkah-langkah membuat modernisasi dari budaya kerja dan budaya politik. Jadi, perencanaan itu dilaksanakan bukan sekadar merumuskan kalimat-kalimat.

"Tapi, merumuskan ide-ide dalam jangka panjang yang dirancang secara tahap demi tahap," ujar Jimly.

Dia menilai, semua ini penting dipahami. Rules itu tercermin dalam undang-undang, lalu rules of the ethic karena Tap MPR Nomor 6, kemudian harus dipahami rules dari masing-masing bidang ini berbeda.

"Tapi, yang tidak kalah penting institusinya," tegas Jimly.

Jimly menambahkan, institusi terdiri dari institusi bernegara, institusi bermasyarakat dan institusi bisnis. Karenanya, ke depan harus dirancang seperti apa institusi-institusi ini pada pertengahan abad 21 atau 2045.***