JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat sejumlah pihak dan korporasi dalam kasus korupsi PT Taspen, termasuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini terkait aliran dana investasi fiktif senilai Rp1 triliun yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N. S. Kosasih (ANSK).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa perusahaan atau individu yang terlibat persekongkolan dalam tindak pidana korupsi dapat ditetapkan sebagai tersangka.

"Nantinya, jika ditemukan bukti keterlibatan, perusahaan-perusahaan tersebut atau pihak yang berada di dalamnya tentu akan kami proses sesuai hukum," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

Asep menegaskan, KPK akan menggunakan metode *follow the money* untuk menelusuri aliran dana korupsi. Pendekatan ini bertujuan melacak sumber dan tujuan dana hasil tindak pidana tersebut.

"Dengan metode ini, kami akan memeriksa, memverifikasi, dan meminta pengembalian dana yang berasal dari tindak pidana korupsi," jelas Asep.

Penahanan Mantan Dirut PT Taspen

KPK telah menahan ANSK di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 8 hingga 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan guna penyidikan lebih lanjut terkait perannya dalam investasi fiktif PT Taspen.

Selain ANSK, KPK juga menetapkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP), sebagai tersangka. Namun, EHP belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari yang sama.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada 2016, ketika PT Taspen menginvestasikan Rp200 miliar dalam Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) yang diterbitkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada 2018, Sukuk tersebut dinyatakan gagal bayar dan dianggap tidak layak investasi.

Pada Januari 2019, ANSK, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen, mengambil keputusan untuk menyelamatkan investasi dengan mengonversi Sukuk menjadi reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM. Kemudian, pada Mei 2019, PT Taspen menempatkan dana sebesar Rp1 triliun dalam instrumen tersebut. Kebijakan ini melanggar aturan internal yang mensyaratkan strategi "Hold and Average Down" untuk Sukuk bermasalah.

Kerugian Negara dan Keuntungan Pihak Terkait

Akibat investasi ini, negara dirugikan sebesar Rp191,64 miliar ditambah kerugian bunga sebesar Rp28,78 miliar. Beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan dari skema ini meliputi:

1. PT Insight Investments Management: Rp78 miliar
2. PT Valbury Sekuritas Indonesia: Rp2,2 miliar
3. PT Pacific Sekuritas: Rp102 juta
4. PT Sinar Mas: Rp44 juta

Selain itu, sejumlah pihak yang terafiliasi dengan ANSK dan EHP juga diduga menikmati keuntungan dari dana tersebut.

KPK Akan Dalami Kasus

KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini guna memulihkan kerugian negara dan menindak tegas para pihak yang terlibat. Proses hukum terhadap korporasi maupun individu yang menerima aliran dana akan menjadi prioritas utama. ***