
BUKITBATU, GORIAU.COM - Pemerintahan Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis terancam lumpuh jika tidak segera mendapat kepastian hukum. Hal ini terkait dengan ditahannya Supendi Kepala Desa (Kades) yang sudah 2 bulan lebih ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan Polres Bengkalis.
''Warga dalam kebimbangan dan kecemasan, Pak Kades ditangkap, sekarang di tahanan polisi Bengkalis. Sudah 2 bulan, upaya warga bermohon untuk diberikan keringanan menjadi tahanan kota belum mendapatkan jawaban dari Kapolres. Kami berharap dan bermohon agar dapat dikabulkan,'' harap Bambang Sutejo Kaur pemerintahan Desa Bukit Kerikil.
Menurut Sutejo penangkapan Supendi bersamaan dengan 4 warga yang lain. Namun hanya Supendi yang tetap ditahan, semantara 4 orang lainnya telah dilepaskan menjadi tahanan kota. ''Kami mewakili warga berharap pada Bapak Kapolres dapat melepaskan kades. Kami menjunjung dan menghargai proses hukum namun tolonglah kades kami dilepaskan, biar dapat mengurus desa yang sudah hampir 2 bulan lumpuh,'' harap Sutejo.
Dikabarkan oleh Muri, salah satu warga, ditahannya Supendi karena ikut menandatangani Surat sepadan penjualan tanah pada tahun 2008. Berawal dari laporan salah satu perusahaan maka kades ditangkap paksa oleh petugas polisi. Penangkapan dilakukan pada jam 2 malam. Polisi menyampaikan surat panggilan pertama, namun pada waktu itu Supendi bersama Kades se-Kabupaten Bengkalis mengikuti pelatihan di Jatinangor Jawa Barat.
Panggilan kedua tak pernah diterima, namun tiba-tiba polisi sudah melayangkan surat ketiga dan langsung ditangkap. ''ami tak memasalahkan surat panggilan tetapi perlu kami selaku keluarga menyatakan tak pernah menerima surat panggilan kedua, ini agar jelas apa yang terjadi,'' imbuh Sutejo adik Supendi.
Sementara itu upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga dan warga desa Bukit Kerikil telah melaporkan kepada Camat Bukit Batu. Disamping itu warga juga telah sepakat untuk menggunakan pengacara untuk mendampingi Supendi.
Dari data diketahui Desa Bukit Kerikil merupakan desa Definitif. Wilayah pemerintahan Bukit Kerikil dikabarkan masih kawasan hutan. Sementara Bupati Bengkalis sudah resmi mengesahkan Bukit Kerikil sebagai desa yang diakui oleh Pemkab Bengkalis.
Hal yang perlu dicermati, seluruh warga masih dirasuki kegelisahan, sebab meski sudah jadi desa definitif, tetapi surat kepemilikan hak atas tanah rata-rata masih berupa SKT. Sedangkan SKT yang dikeluarkan oleh perangkat desa dianggap bermasalah.
''Desa kami telah resmi ada, tapi tanah kami belum bisa mendapatkan surat sah yaitu sertifikat. Kini kades kami malah ditahan, kami sebagai warga tak dapat bekerja dengan tenang, tanah tapak rumah dan kebun kami masih dianggap hutan, kami warga menuntut Gubernur dan kepala bupati untuk membaantu menyeslesaian masalah ini,'' harap Muri.
Terhadap persolan yang menimpa Kades, anggota DPRD Riau, Bagus Santoso beharap keluarga dan seluruh warga tetap tenang dan bersabar. Warga juga diminta menghargai proses hukum yang berjalan. Kendati demikian Bagus Santoso menyarankan untuk menggunakan penasehat hokum untuk mendampingi Supendi.
''Proses hukum tetap kita junjung tinggi, sekarang zaman transparan, warga berhak untuk mencari pendamping hukum bagi Supendi. Semuanya akan jelas nanti di pengadilan,'' kata Bagus Santoso memberikan semangat warga. (rls)