PEKANBARU - Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid meminta semua Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait dengan Blok Rokan untuk segera betul-betul mempersiapkan masa transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina.

Sebagai informasi, Pertamina akan menjadi operator dalam pengoperasian Blok Rokan dari Chevron per-Agustus 2021 mendatang. Wahid sendiri sudah melakukan roadshow ke beberapa pihak terkait

Dikatakan Ketua DPW PKB Riau ini, sampai hari ini belum ada keputusan pasti terkait berapa persen saham Blok Rokan yang akan dikelola oleh Pertamina, karena keputusan itu harus melalui kajian dari Pertamina terlebih dahulu.

"Belum pasti juga Pertamina berapa persen, tapi yang sudah pasti itu Participating Interesting (PI) 10 persen wajib untuk BUMD. Kalau di luar itu tergantung kecukupan modal Pertamina, kalau modalnya cukup tentu Pertamina tidak perlu melepaskan saham ke publik," kata Wahid kepada GoRiau.com, Sabtu (21/11/2020).

Soal rencana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang mau berperan dalam mengelola Blok Rokan dalam skema Business to Business (B to B), Wahid mengaku tidak bisa ikut campur dalam rencana itu.

Namun, dia hanya mengingatkan LAMR agar jangan sampai seperti Alibaba, yang mana hanya tinggal nama saja. Jika itu terjadi, bisa saja akan berdampak buruk terhadap nama baik LAMR sendiri.

"Jadi itu terserah LAM saja, menurut saya rencana LAM mau mengelola itu bagus, misalnya mau mengelola 10 persen, mungkin bisa patungan semua LAM mulai dari kecamatan, kabupaten sampai provinsi, buat dalam bentuk saham. Kalau gitu saya rasa tak masalah," tutupnya. ***