TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Membebaskan dunia pendidikan kususnya di Indragiri Hilir (Inhil) dari pihak-pihak yang berkepentingan sepertinya tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, bukan rahasia umum lagi, penempatan Kepala Sekolah di Inhil umumnya berdasarkan faktor titipan atau balas jasa karena telah mendukung salah satu calon.

Ketua Komisi 4 DPRD Inhil, H Adriyanto belum lama ini saat berbincang dengan GoRiau.com mengatakan, penempatan orang di dunia pendidikan berdasarkan kepentingan seperti itu sedini mungkin harus dihapuskan.

''Kita sudah tekankan kepada Dinas Pendidikan, jangan lagi pengangkatan dan penempatan kepala sekolah itu berdasarkan titipan,'' ujar Adriyanto.

Titipan siapapun itu, baik yang disebut orang berpengaruh, pendukung saat kampanye seharusnya dikatakan dia tidak dicampur adukan dalam dunia pendidikan.

''Tak ada kata serba salah atau meletakan karena balas saja, bahkan titipan anggota dewanpun seharusnya Dinas Pendidikan tidak menurutinya,'' tambah Adriyanto.

Karena kebiasaan yang sudah membudaya itulah dikatakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini membuat banyak peraturan yang dilanggar dalam pengangkatan Kepala Sekolah, seperti yang belum lama terjadi.

''Pengangkatan Kepala Sekolah karena faktor-faktor itulah yang membuat Permendiknas nomor 28 itu diabaikan, karena sudah jelas yang mau diangkat itu tidak memenuhi syarat tapi karena titipan tadi ya dipaksakan juga,'' ulasnya.

Sehingga, dengan hal itu dikatakan Adriyanto membuat dunia pendidikan di Inhil ini masih jauh dari pendidikan yang bermutu, karena dijadikan wadah bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk memuaskan keinginan pribadi saja.

''Tempatkan sesorang sesuai dengan kemampuan dan memenuhi persyaratan, jika hal itu diterapkan sedini mungkin di Negeri Seribu Parit ini, Insyaallah pendidikan yang baik dan bermutu akan tercipta dengan sendirinya,'' tutup Laki-laki yang biasa disapa H Ateng ini.(ayu)