BENGKALIS, GORIAU.COM - Komisi IV DPRD kabupaten Bengkalis melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Bengkalis, Senin (15/6/2015) di aula kantor DPRD Bengkalis jalan Antara, sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.15 WIB, terkait polemik penerimaan siswa baru (PSB) Online yang terjadi di kecamatan Mandau.

Dari pantauan GoRiau.com saat berlangsungnya hearing tersebut, Ketua Komisi IV Abi Bahrun, melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pihak Disdik, terkait permasalahan kategori bina lingkungan maksimal 50 persen, kategori reguler minimal 35 persen, kategori prestasi minimal 10 persen dan kategori luar daerah minimal 5 persen, dari total jumlah pelajar masing-masing sekolah.

Tak hanya Abi Bahrun yang bertanya terkait PSB Online, sejumlah dewan yang tergabung didalamnya, seperti Thamrin Mali, Tharmizi, Irmi Syakib, Hj Aisyah dan Sukaddi, juga melontarkan pertanyaan yang kritis.

"Pendaftaran online kedepannya harus dibenahi, agar tidak ada antrian panjang dan kericuhan yang terjadi di sekolah PSB Online. Dimana dengan sistim online, seharusnya pelajar SMP bisa mendaftar dimana saja. Baik itu dirumah atau pun saat diluar kota," ungkap Abi Bahrun kepada GoRiau.com, usai hearing dengan Disdik kabupaten Bengkalis.

Dirinya juga menegaskan, pihak sekolah harus komitmen dengan aturan yang berlaku dalam PSB Online saat ini. "Kita sebenarnya setuju dengan sistim online ini. Dimana tidak ada lagi interfensi dari pejabat dan dewan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia juga mengingatkan, agar sekolah meningkatkan mutu sekolah masing-masin, sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftaran disekolah tertentu. "Yang harus dilakukan Disdik, dengan membangun fasilitas pendukung belajar untuk sekolah yang jauh dari perkotaan dan terpelosok. Jika fasilitas dan mutu pendidikan bagus, tentunya masyarakat lebih mempunyai pilihan dibandingkan saat ini," tegasnya.

Sementara itu anggota dewan lainnya, Aisyah menyampaikan bagaimana sekolah tak bermutu menjadi bermutu, jangan sampai ada sekolah negeri, swasta maupun madrasah yang tak mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah daerah.

"Bantuan sekolah itu harus merata, jangan hanya sekolah yang dekat dengan pejabat saja yang dibantu," ujar politisi Partai Golkar.

Dalam hearing tersebut dihadiri Kepala Disdik kabupaten Bengkalis Herman Sani, Sekertaris Supardi, Kabid dan seluruh kepala sekolah PSB Online. (ric)