
PEKANBARU – Pemerintah pusat mendorong penguatan literasi digital bagi ASN, TNI, dan Polri di Provinsi Riau melalui penerapan prinsip komunikasi BEJO’S: Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital dan Implementasi Kebijakan Media BEJO’S yang digelar Kemenko Polkam di Pekanbaru, Rabu (20/11/2025).
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Gubernur Riau, Jenri Salmon Ginting, hadir mewakili Plt Gubernur SF Hariyanto yang sedang bertugas di Jakarta. Ia menegaskan bahwa aparatur negara harus berada dalam satu frekuensi dalam melihat, merespons, dan mengelola informasi digital. “Satu informasi yang keliru saja dapat memicu kericuhan dan melemahkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Jenri, Riau tergolong rentan terhadap distorsi informasi. Indeks literasi digital provinsi ini masih berada di angka 3,3, di bawah rata-rata nasional 3,54. Cakupan 4G baru mencapai 81,83 persen, sementara sekitar 1.300 desa dan kelurahan masih bergulat dengan sinyal lemah dan blankspot. Karena itu, kata dia, kebutuhan meningkatkan literasi digital aparatur negara menjadi mendesak. Pemprov Riau menargetkan indeks transformasi digital pada pilar pemerintahan mencapai 55,70 pada 2029.
Ia menekankan tiga hal penting: aparatur negara harus menjadi standar literasi digital yang berani mengoreksi dan meredam narasi keliru; membangun komunikasi dan deteksi dini isu secara cepat dan lintas instansi; serta menerapkan prinsip BEJO’S sebagai etika komunikasi pemerintah untuk menjaga kredibilitas publik. “Semua ini hanya terwujud jika ASN, TNI, dan Polri bergerak sebagai satu kesatuan,” kata Jenri.
Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Alpen, yang menyampaikan sambutan Deputi Marsekal Muda Eko D. Indarto, mengingatkan bahwa aparatur negara kini memegang peran strategis dalam membangun persepsi masyarakat di ruang digital. “Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial membentuk persepsi publik. ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan,” katanya.
Ia merinci realitas gelap ruang digital Indonesia: jutaan konten negatif hingga judi online beredar dalam setahun terakhir, termasuk 3,2 juta konten bermuatan negatif, 233 ribu lebih konten pornografi, dan 7,39 juta konten perjudian. Ada pula lebih dari lima juta kasus pornografi anak dalam empat tahun terakhir, 80 ribu anak di bawah 10 tahun terpapar judi online, dan 48 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan digital.
Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintah Kemenkomdigi, Bambang Tri Santoso, menambahkan bahwa kerapuhan ruang digital tidak lepas dari penyebaran hoaks. Pola penyebarannya, menurut dia, banyak dipicu oleh desain laman yang aneh, sumber tak kredibel, opini yang dibungkus seolah fakta, hingga manipulasi konten asli.
“Hoaks muncul karena faktor kesengajaan, psikologi netizen, dan rendahnya pemahaman tentang validasi informasi,” ujarnya.
Delapan ciri mudah menandai hoaks pun dipaparkan, mulai dari pemilihan kata provokatif, penggunaan huruf kapital sembarangan, domain situs yang meragukan, hingga ketidakjelasan waktu publikasi. Kemenkomdigi mendorong etika bermedia, budaya digital yang sehat, serta kemampuan cek fakta sebagai langkah membentengi diri dari disinformasi.
Rapat koordinasi ini menjadi ajang konsolidasi lintas lembaga, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi keamanan untuk memperkuat ketahanan informasi nasional. Melalui pedoman berbasis prinsip BEJO’S, pemerintah berharap aparatur negara dapat merespons hoaks dan narasi negatif secara cepat, sekaligus menjadi agen penyebar informasi positif dan narasi kebangsaan.
Kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, dan OPD ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk membangun ruang digital yang lebih aman, sehat, dan mencerdaskan. ***