PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti menilai tidak elok rasanya jika Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) secara kelembagaan ikutserta dalam mengurusi bisnis minyak di Blok Rokan.

Ketua Hulubalang LAM Rohul yang bergelar Panglimo Boso Paga Noguri ini bahkan tidak tahu bagaimana peran LAMR dalam mengembangkan badan usaha yang diberi nama BUMA (Badan Usaha Milik Adat).

"Saya tak pernah tahu tentang itu. Saya belum pernah diajak, dan di DPRD juga belum dibahas. Apakah sudah resmi (BUMA)? Kalau sudah, siapa direkturnya? Siapa pemegang sahamnya?" kata Politisi senior di PDIP ini, Rabu (17/2/2021).

Jika LAMR mengelola secara kelembagaan, menurut pria yang biasa disapa Sape ini, tak elok. Tapi kalau lembaga ini memperjuangkan untuk anak kemenakannya untuk ikut berpartisipasi di Blok Rokan, itu sangat elok sekali dan dia mendukung.

"Ini kita pisah dulu, kalau mengelola atas nama LAM, LAM itu kan fungsinya mengayomi masyarakat. Tapi kalau anak kemenakan berjuang dan didukung LAM, itu sangat bagus sekali," tuturnya.

Untuk menyikapi hal tersebut, DPRD Riau secara kelembagaan, lanjut Sape, akan dilakukan rapat pimpinan DPRD Riau karena lembaga DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial.

"Kita rapat pimpinan dulu, karena DPRD ini kan lembaga kolektif, lembaga musyawarah. Nanti kita rapatkan lah, bagaimana PI 10 persen, bagaimana sisa saham yang bisa diperjuangkan untuk B to B tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar mengatakan bahwa LAMR adalah lembaga adat, dan tidak wajar rasanya jika lembaga ini terlalu kedepan dalam mengurus Blok Rokan. LAMR cukup menyuarakan ke Gubernur, dan selanjurnya Gubernur yang meneruskan ke pusat.

"Ada apa ini? Kenapa terlalu maju LAMR ini? LAMR bukan untuk itu dibentuknya, LAMR itu organisasi kemasyarakatan di bidang adat, supaya masyarakat Riau bisa berpegang ke adat istiadat, mempertahankan nilai budaya, bukan bergerak di bidang usaha. Tidak ada anggaran dasar untuk itu," jelas Wan.

Lebih jauh, Wan juga mempertanyakan, apakah keinginan LAMR sudah merangkul semua elemen tokoh masyarakat untuk bermusyawarah membahas peran LAMR dalam pengelolaan Blok Rokan.

"Saya takut, ini hanya segelintir orang saja. Saya secara pribadi tak pernah ikut menyepakati, memang dulu pernah ada rapat membahas ini, saya bilang bahwa ini harus koordinasi dengan Gubernur, karena Gubernur ini yang bisa koordinasi dengan Menteri terkait maupun Pertamina," tuturnya. ***