PEKANBARU, GORIAU.COM - Masyarakat di berbagai daerah kabupaten/kota Provinsi Riau dikabarkan tengah 'panen' uang jelang pelaksanan Pemilihan Legislatif 2014. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya dugaan politik uang itu berbentuk barang ataupun uang yang diberikan kader partai atau caleg.

"Yang pertama kampanye Pileg 2014 khususnya di Provinsi Riau masih banyak diwarnai politik uang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang-barang lainnya di luar atribut kampanye caleg dan partai yang diperbolehkan dalam undang-undang," kata Koordinator Fitra Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru lewat pesan elektronik yang diterima, Selasa siang (1/4/2014).Usman mengatakan, jelang Pemilihan Legislatif 2014, Fitra mengawasi kampanye di lima daerah meliputi Kabupaten Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir, dan Kampar serta Kota Pekanbaru.Dari lima daerah ini, demikian Usman, politik uang yang menjadi temuan bisa dalam bentuk uang langsung maupun barang-barang. "Ada partai atau caleg yang memberikan baju koko ke masyarakat, kemudian sembako dan jilbab serta sepatu dan lainnya," kata dia.Ia mengatakan, Fitra juga telah melaporkan temuan tersebut ke  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), yang disiapkan dimasing-masing desa/kelurahan dan kecamatan. "Namun sangat disayangkan, karena sejauh ini Panwaslu sejauh ini belum menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik," kata dia.Usman mengatakan, kondisi demikian tentunya sangat disayangkan mengingat Panwaslu yang seharusnya melakukan pengawasan malah tidak menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. "Jadi temuan ini bisa saja hanya sebatas temuan tanpa ada tindak lanjut yang jelas," katanya.Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau mencatat ada 19 calon legislatif lintas partai politik sebagai pelanggar kampanye pada Pemilihan Umum 2014.Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin lewat suratnya yang diterima beberapa waktu lalu menjelaskan, 19 calon legislatif (caleg) tersebut dituduh melanggar Peratutan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD tepatnya pasal 17 ayat 1 khususnya huruf a tentang penempatan alat peraga."Pada pasal tersebut jelas disebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di jalan-jalan protokol, sementara 19 caleg masih melakukan hal itu," katanya. (fzr/ant)