PEKANBARU – Indonesia membuang percuma 3,68 juta ton air kelapa setiap tahun. Potensi ekonomi yang hilang akibat pemborosan ini ditaksir mencapai 5,25 miliar dolar atau sekitar Rp85,2 triliun. Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, dalam rapat koordinasi hilirisasi kelapa di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

"Dari sekitar 7,3 miliar butir kelapa yang diolah menjadi kopra, air kelapa sering kali dibuang. Ini kerugian besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk produk bernilai tambah tinggi," ujarnya.

Sukmo menambahkan, air kelapa bukan satu-satunya bagian yang belum dimaksimalkan. Sabut dan tempurung kelapa juga mengalami hal yang sama. Ia menyebut, sabut kelapa memiliki potensi nilai ekonomi sebesar 320 juta dolar atau Rp19 triliun, sementara tempurung kelapa mencapai 373 juta dolar atau sekitar Rp6,05 triliun.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan rendahnya pemanfaatan sektor hilir dalam industri kelapa nasional, meski Indonesia merupakan produsen kelapa bulat terbesar kedua di dunia.

"Saat ini baru 52 persen kelapa yang dimanfaatkan. Produktivitasnya hanya 1,12 ton per hektare. Sebagian besar kebun dikelola tradisional dan ada 378 ribu hektare yang sudah tidak produktif. Sementara kemampuan replanting nasional masih minim," jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi agar seluruh bagian kelapa yang selama ini terbuang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hilirisasi juga disebut sebagai agenda prioritas dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Dengan pertumbuhan pasar global produk kelapa yang diproyeksikan meningkat 7,05 persen per tahun hingga 2029, Indonesia dinilai memiliki peluang besar memimpin pasar, termasuk untuk air kelapa olahan.

"Hilirisasi kelapa bukan hanya soal industri, tapi soal keadilan ekonomi. Ini peluang besar untuk petani dan daerah. Tapi kita harus berbenah dari hulu ke hilir," tegasnya.

Ia mendorong sinergi antara lembaga, dukungan penuh pemerintah daerah, keterlibatan investasi swasta, serta pendanaan replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar potensi besar komoditas kelapa tidak terus menjadi lost opportunity. ***