PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya dalam mengelola keuangan daerah. Baru sebelas hari menjabat secara efektif, ia mengungkapkan bahwa Riau tengah menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, yang perlu segera diatasi demi keberlanjutan pembangunan daerah.

"Kami sudah membaca dan melihat situasi. Defisit anggaran tunda bayar, di sektor tunda bayar, saya melihat ada lebih dari Rp2,2 triliun. Kemampuan APBD kita secara real hanya Rp8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,5 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ujar Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (12/3/2025).

Ia menyoroti ketergantungan Riau pada pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas), yang terus mengalami penurunan produksi (decline). Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.

"Kita selama ini terlalu mengandalkan migas. Padahal, lifting migas terus menurun. Tidak ada sumber pendapatan lain yang signifikan, dan aset yang bisa dijual pun tidak ada. Ini membahayakan keuangan daerah jika tidak segera ditangani," jelasnya.

Menghadapi kondisi ini, Abdul Wahid menegaskan bahwa pemerintahannya akan mencari solusi inovatif agar Riau dapat bertahan dan berkembang.

"Tantangan ini justru menjadi pemacu bagi kami untuk mencari sumber pendapatan baru dan memastikan daerah ini tetap maju, dinamis, dan sejahtera," katanya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, tantangan fiskal ini menjadi dasar dalam penyusunan visi-misi RPJMD 2025-2045. Pemprov Riau berkomitmen untuk mencari langkah-langkah yang dapat memperkuat ekonomi daerah, termasuk mendorong sektor hilirisasi industri, investasi, dan diversifikasi pendapatan daerah.

"Saya berjanji, di bawah kepemimpinan saya dan Pak S.F. Haryanto, kami akan mencari solusi terbaik untuk memastikan Riau tetap bermarwah, maju, dan sejahtera," tutupnya.

Selain itu, Wahid juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai kebocoran anggaran bisa terjadi di berbagai sektor, sehingga solusi utama yang akan diterapkan adalah keterbukaan informasi kepada publik.

"Saya ingin pemerintahan ini transparan. Saya akan buka ke publik apa saja yang akan dibangun dan disusun, supaya masyarakat tahu kebijakan gubernur itu apa saja sebenarnya," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, ia berencana menerapkan digitalisasi dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Dengan digitalisasi organisasi dan penganggaran, semua stakeholder bisa mengkritisi, menilai, dan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah. Masyarakat juga bisa memahami dampak saat dilakukan pembangunan ini, pembangunan itu," jelasnya. ***