PEKANBARU, GORIAU.COM - Belum ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau serta ditolaknya usulan Sekdaprov yang diajukan, seharusnya tidak diterima begitu saja. Gubernur Riau sebaiknya bertanya kepada Departemen Dalam Negeri terkait pembatalan tersebut. Dan Riau seharusnya punya Sekdaprov yang defenitif bukan pelaksana tugas (plt).

''Gubernur Riau seharusnya mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Sekdaprov ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kita sangat menyesalkan kekosongan itu, apalagi adarencana penetapan Plt, kondisi ini jelas akan mengganggu roda pemerintahan karena Sekdaprov merupakan pejabat penting dalam pemerintahan daerah,'' ujar Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Jumat (19/4/2013).

Politisi Golkar ini mengatakan, terkait mencuatnya keinginan dari sejumlah pihak agar Gubenur Riau menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, Johar menilai, tidak bisa dilaksanakan sebab keberadaan Sekda mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Makanya harus yang defenitif. ''Pada prinsipnya saya atas nama lembaga DPRD Riau tentu tidak setuju jika ditetapkan Plt Sekdaprov. Karena itu sangat tidak beralasan. Apalagi diketahu itu Pak Gubenur telah mengajukan atau mengusulkanya tiga nama calon Sekdaprov ke Kemendagri tapi mereka tolak tanpa menjelaskan apa alasan,''kata Johar.

Mestinya sambung mantan Dosen Fisipol UR ini, penolakan yang dilakukan pihak Kemendagri itu harus ada penjelasan. Jangan seperti sekarang Sekdaprov masih 'digantung' oleh Kemendagri sehingganya aktifitas pemerintahan Provinsi Riau seperti di obok-obok oleh pemerintah pusat. Maka harus di desak.

Pada kesempatan itu, Johar mengatakan jika tidak ada perkembangan penetapan Sekdaprov Riau defenitif, DPRD Riau berencana akan mendatangi pihak Kemendagri untuk meminta penjelasan penetapan Sekdaprov Riau defenitif. (rdi)