PEKANBARU – Rencana Gubernur Riau, Abdul Wahid “menggunting” Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai daerah menyita perhatian publik. Kebijakan ini diambil menyusul beban belanja pegawai yang dinilai telah melampaui batas ketentuan undang-undang. Namun, langkah tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi.

Dr. Gatot Wijayanto, SE., M.Si., CIAR., CSEA., CBPA., pengamat ekonomi, menilai pernyataan Gubernur Abdul Wahid menimbulkan pertanyaan kritis. Menurutnya, TPP merupakan hak pegawai yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Pemotongan TPP harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai," ujar Gatot, Sabtu (15/3/2025).

Gatot menambahkan bahwa perlu identifikasi mendalam terkait penyebab melonjaknya beban belanja pegawai. "Apakah ini karena peningkatan jumlah pegawai, kenaikan gaji, atau faktor lainnya? Tanpa mengetahui akar masalahnya, solusi yang diambil bisa jadi tidak tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan alternatif lain selain pemotongan TPP. Beberapa opsi yang dapat dijalankan antara lain mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi belanja yang tidak penting, mencari sumber pendapatan baru, atau bahkan mengatur ulang struktur gaji dan tunjangan.

"Dalam konteks problem solving, langkah-langkah seperti mengoptimalkan anggaran, mengurangi belanja tidak prioritas, dan mencari sumber pendapatan baru harus dipertimbangkan. Misalnya, melalui kerja sama dengan pihak swasta atau pengembangan sektor ekonomi daerah," jelas Gatot.

Gubernur Abdul Wahid sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan pemotongan TPP ini masih dalam tahap pertimbangan.

"Apakah TPP harus kita potong untuk menutupi beban yang ada? Ini masih saya pertimbangkan," ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Rabu (12/3/2025).

Namun, rencana ini mendapat respons beragam dari kalangan ASN. Seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir dengan kebijakan tersebut.

"TPP selama ini membantu kami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dipotong, kami khawatir tidak bisa menutupi biaya hidup yang semakin tinggi," ujarnya kepada GoRiau.com.

Gatot menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan.

"Kebijakan yang diambil harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi semua pihak. Jangan sampai langkah ini justru menimbulkan masalah baru," pungkasnya.

Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan langkah konkret untuk mengatasi krisis keuangan ini, sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pegawai serta masyarakat luas. ***