SELATPANJANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan memaksimalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten termuda di Riau.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Susanti SH, melalui Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Informasi, Rio Hilmi, ST menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan PAD.

"Salah satu pajak yang berpotensi ditingkatkan yakni PBB. Makanya pajak ini yang akan kita maksimalkan nantinya," ujar Rio Himi didampingi Kabid Penagihan dan Keberatan, Mariman saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Rabu (12/2/2025).

Disampaikan Rio, pihaknya menargetkan PBB sebesar Rp5 miliar di tahun 2025 ini. Meski target ini agak berat, namun pihaknya tetap optimis dengan target yang akan dikejar tersebut.

"Kalau tahun lalu (tahun 2024) target PBB kita Rp3,5 miliar dan terealisasinya Rp2,9 miliar. Untuk tahun ini kita tetap optimis dengan target ini," ungkapnya.

Dijelaskan Rio, kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tentunya sangat berdampak terhadap keuangan daerah terutama Kepulauan Meranti yang sangat bergantung dengan dana transfer provinsi dan pusat.

"Yang jelas kalau anggaran sudah dipangkas tentu kita juga akan kena dampaknya. Kalau sudah operasional nantinya dikurangi tentunya ruang gerak semakin kurang pula. Tapi kita tetap optimis dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar target ini," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Rio untuk pendapatan yang lainnya seperti pajak sarang Walet belum bisa diandalkan, karena hasilnya belum bisa dimaksimalkan.

"Kalau walet itu pendapatannya malah makin turun, tahun 2024 hanya dapat sekitar 600 juta. Sementara tahun 2023 sempat mencapai Rp1,3 miliar," ungkapnya lagi.

Sebagaimana diketahui, dalam nota kesepakatan yang telah disetujui, proyeksi pendapatan daerah untuk APBD Tahun 2025 ditetapkan Rp1.351.736.980.539. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp247.164.789.539.

Anggaran tersebut meliputi Pajak Daerah sebesar Rp47.208.500.000, dan Retribusi Daerah sebesar Rp 76.971.406.984. Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 80.548.000.000, PAD yang sah sebesar Rp 42.436.882.555. ***