PEKANBARU - Jajaran Humas di Polda Riau mengikuti Bimtek dan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik (PKIP) yang diinisiasi Divhumas Polri.

Kegiatan Bimtek dan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik itu dilaksanakan di salah satu hotel yang berada di Jalan Diponegoro, pada hari Kamis (3/2/2022).

“Kegiatan ini diinisiasi oleh Divisi Humas Polri. Hari ini datang Kabag Anev Biro PID Humas Polri," kata Kapolda Riau, Irjen Pol M Iqbal.

Irjen Iqbal menuturkan, Divisi dan Bidang Humas Polri sangat penting dalam menjaga nama baik Kepolisian Indonesia (Polri) khususnya Polda Riau.

Divisi Humas juga harus menjadi front office (terdepan) dalam menyampaikan setiap informasi kepolisian kepada publik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tujuannya adalah, agar semua pengemban tugas kehumasan, PPID di satuan kerja dan satuan wilayah di Jajaran Polda Riau agar lebih memahami bagaimana teknis, SOP dan langkah-langkah konkrit tentang UU Keterbukaan Informasi Publik,” lanjut Iqbal.

Terkhusus lagi, yang tertuang dalam Pasal 17 dalam aturan tersebut yang mengatur soal informasi yang dikecualikan.

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali yang bisa menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, hingga informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

“Katakan yang sejujurnya tetapi tidak semuanya. Karena kita badan publik, ketika melakukan penyelidikan, penyidikan yang mana tidak serta merta dapat kita sampaikan kepada publik. Oleh karena itu mereka harus paham, silahkan sampaikan, tidak boleh menutup-nutupi yang dibutuhkan oleh publik, tetapi ada limitatif karena ada pengecualian informasi yang tidak boleh dibuka kepada Publik,” tutupnya. ***