PEKANBARU - Perwakilan aliansi buruh kebersihan yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menemui Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal di kantor DPRD Pekanbaru, Kamis (25/11/2021).

Dihadapan Nofrizal mereka bercerita bagaimana tersiksa dan menderitanya bekerja dengan penuh hati tapi gaji yang mereka terima dipotong 50 persen oleh Pemko Pekanbaru, terlebih lagi disaat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Hendri, salah seorang buruh kebersihan mengatakan kebijakan pemotongan gaji pokok yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru terhadap Buruh Harian Lepas (THL) Dinas DLHK sebanyak 50 persen dengan alasan yang kurang jelas dan tanpa dasar yang kuat.

"Kami hanya menuntut upah yang layak, gaji kami dipotong sampai 50 persen sementara kerja tetap full 8 jam. Kami minta persoalan ini dicarikan solusi seperti apa, karena untuk mencari kerja sampingan yang lain juga tidak bisa," katanya.

Pemotongan gaji THL ini sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru sejak bulan September lalu, para THL ini berharap Pemko Pekanbaru dan juga DPRD Pekanbaru dapat segera mencarikan solusi agar honor para THL ini bisa kembali normal.

"Yang kami tau pemotongan gaji kami ini akibat anggaran yang terkuras untuk penanganan Covid-19, tapi apa karena itu kami yang menjadi korban?. Kepada walikota Pekanbaru, kepala dinas DLHK dan dewan tolong pikirkan dengan hati nurani terkait nasib kami untuk menghidupi keluarga kami," terangnya.

Seusai menemui para THL yang bertugas di DLHK tersebut, Nofrizal menjelaskan pemotongan gaji terjadi kepada seluruh THL yang bekerja dibawah naungan Pemko Pekanbaru.

Tak hanya yang bertugas di Kantor Walikota maupun dinas-dinas saja, pemotongan gaji juga dirasakan oleh para THL yang bertugas di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

"Kondisi ini memang terjadi seluruh THL di Pekanbaru, kebijakan yang diambil Pemko ini memang kebijakan yang berat," ujarnya.

Politisi PAN ini berharap nantinya DLHK Pekanbaru bisa mencarikan jalan tengah kepada pekerjaannya, seperti pengurangan jam kerja yang awalnya 8 jam.

"Mungkin yang bisa diambil jalan tengahnya yakni bagaimana pihak DLHK menyesuaikan jam kerja buruh dengan gaji yang mereka terima saat ini, kalau kerja tetap full sementara gaji dipotong tentu ini berat bagi THL," jelasnya. ***