SIAK SRI INDRAPURA, - Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menjelaskan, sepanjang tahun 2016 ini Pemkab Siak sudah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan analisis, perhitungan dan update data wajib pajak serta retribusi daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, juga mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Terkait kebijakan anggaran yang dinilai Fraksi Gerindra Plus belum terlihat secara jelas dan tegas antara target capaian ekonomi makro, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dijelaskan Alfedri, target pembangunan secara makro itu telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2011-2016.

"Meski terjadi pengurangan PAD, namun target pembangunan secara makro tidak ada perubahan, karena sudah ditetapkan di RPJMD 2011-e016," ujar Alfedri, saat menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (RAPBD-P) 2016 pada sidang paripurna di Gedung DPRD Siak, Senin (24/10/2016).

Pernyataan Alfedri itu sekaligus menjawab pandangan Fraksi Gerinda Plus melalui juru bicara Salomo, dimana pada sidang paripurna sebelumnya, dia menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak harus memiliki data valid terkait berapa besar kapitalitas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Siak.

Terkait menurunnya belanja daerah akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pemerintah Pusat, lanjut Alfedri, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

BACA JUGA:

. Baru Menjabat sebagai Kadis PPKAD, Said Arif Fadillah Bertekad Tingkatkan PAD Siak

. Terima Rp159 Miliar dari PT BSP, Realisasi PAD Siak Capai 91,5 Persen

. Masih Banyak Perusahaan yang Belum Kantongi Izin, Akibatnya Serapan PAD Siak Tak Maksimal

. Fraksi Hanura Nasional Sorot Penurunan PAD Siak Capai Rp24,6 Miliar

. DBH Turun, 3 Sektor Pajak Berupaya Genjot PAD Siak

. Kabid PAD Siak Sebut Ada Penggelapan Pajak PT IKPP Hingga Rp28 Miliar Lebih

"Akibat APBD berkurang, kita terpaksa memilih program yang prioritas dan menyentuh pelayanan dasar masyarakat," terangnya.

Dampak dari menurunnya belanja daerah terhadap indikator ekonomi makro, lanjut Alfedri, diatasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya beli masyarakat dengan mendorong berkembangnya sektor non formal melalui pelaksanaan iven-iven pariwisata dan budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Terhadap dukungan saudara kepada pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi penggunaaan APBD, kami ucapkan terima kasih," pungkas Alfedri. *** #SIAK