PEKANBARU – Penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun ini dinilai masih dapat disiasati melalui pengaturan skala prioritas program oleh pemerintah daerah. Ketua Fraksi PDIP DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, menyebutkan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran, pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Abdul Wahid tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian melalui pergeseran anggaran.

“Ya kemarin kan kita APBD pun turun. Cuma lagi-lagi Pak Gubernur tentu mengambil skala prioritas dalam penggunaan anggaran,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kemungkinan pergeseran anggaran masih terbuka karena saat ini masih berada pada awal tahun anggaran. Dengan demikian, evaluasi terhadap kegiatan dan program yang berjalan masih dapat dilakukan.

“Tentu nanti bisa saja ada pergeseran-pergeseran. Kita lihat saja, ini kan masih bulan Maret, waktunya masih cukup panjang,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa secara umum nilai anggaran yang tercantum dalam APBD biasanya berada di kisaran di atas Rp2 triliun untuk sejumlah kegiatan strategis. Namun dengan adanya penurunan saat ini, pemerintah daerah perlu meninjau kembali berbagai program yang direncanakan.

“Biasanya anggaran yang tertera itu di atas Rp2 triliun, tapi sekarang kita lihat ada penurunan. Nanti bisa kita cek kembali kegiatan-kegiatannya,” jelasnya.

DPRD Riau berharap pemerintah provinsi dapat memastikan bahwa program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama meskipun terjadi penyesuaian anggaran. ***