PEKANBARU – Kekhawatiran terjadinya anak putus sekolah pada tahun ini karena tak tertampung oleh sekolah negeri mulai meresahkan. Karena itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Robin PH mewanti-wanti agar hal itu tak terjadi.

"Pemprov Riau memiliki program Wajib Belajar (Wajar) selama 12 tahun, SD hingga SMA jadi kewajiban pemerintahlah untuk menyiapkan sarana dan prasarana," kata Robin, Ahad (16/6/2023).

Namun Komisi V, jelas Robin, memahami keterbatasan jumlah sekolah namun bisa diatasi dengan beberapa cara seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru,

"Namun solusi yang paling tepat menurut saya adalah menambah kapasitas daya tampung kelas menjadi 40 siswa atau membuat shift belajar pagi sampai siang dan siang sampai sore," kata Robin.

Pembagian shift ini, jelas Robin, dulunya pernah diberlakukan, penyebabnya juga karena kekurangan sekolah. Agar solusi tersebut dapat dijalankan perlu adanya Pergub,

"Nah untuk itu Gubernur Riau perlu membuat Pergub yang menjadi payung hukum agar sistim belajar tersebut menjadi legal," tutupnya. ***