JAKARTA, GORIAU.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Nabil Al Musawa menilai kebakaran hutan di Riau yang menyebabkan kabut asap menyelimuti sejumlah provinsi di Pulau Sumatera diduga dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk membuka lahan baru.

''Diduga itu sengaja dilakukan oleh perusahaan yang melakukan land clearing, yaitu membuka lahan dengan cara membakar lahan," kata politisi PKS itu di Gedung komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Menurut Nabil, membuka lahan dengan cara membakar jelas menyalahi aturan dan merusak lingkungan. Tapi anehnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melakukannya sebab cara tersebut tergolong cepat, murah dan praktis sehingga menghemat beaya dan waktu. Sementara di sisi lain, tambahnya, Pemprov dan Pemkab/kota di Riau tidak tegas dan serius dalam melakukan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan, termasuk melindungi kawasan hutan di daerahnya.

Mestinya Pemprov Riau dan Pemkab/Pemko, kata Nabil, serius dalam melakukan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan dan termasuk melindungi kawasan hutan di daerahnya. “Karena, hal tersebut sudah berulang-kali terjadi dan menjadi tanda tanya besar mengapa kasus pembakaran hutan/lahan di daerah ini terus terjadi setiap tahun sehingga ada kesan terjadi pembiaran," sebutnya.

Politisi PKS ini meminta Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kehutanan bekerjasama dengan negara tetangga untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah diminta bisa bernegosiasi dan mendesak negara-negara jiran tersebut agar menegur dan mencabut izin perusahaan-perusahaan swasta yang tidak bertanggungjawab, jangan hanya bisa complain ke Indonesia saja.

"Panggil, berikan sanksi dan cabut izinnya, jangan hanya protes ke negara kita," tegasnya.

Dia menduga kebakaran hutan/lahan yang sering terjadi merupakan bukti lemahnya pemerintah mengantisipasi dan menangani permasalahan. Penanganan kebakaran lahan hanya reaktif. Lemahnya penegakan hukum terhadap sepak terjang mafia kehutanan dan pelaku pembakaran hutan menunjukkan tidak berjalannya peran negara. "Ini menjadi bukti masih lemahnya komitmen Pemerintah dan Perusahaan untuk melindungi hutan dan lingkungan," ungkapnya.

Nabil meminta Pemerintah Pusat cq Kementrian Kehutanan bekerjasama dengan negara tetangga untuk menyelesaikan masalah ini, dengan cara bernegosiasi dan mendesak negara-negara jiran tersebut agar menegur dan mencabut izin perusahaan-perusahaan swasta yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan hanya bisa komplain ke Indonesia saja. Panggil, berikan sanksi dan cabut izinnya, jangan hanya protes ke negara kita, “ katanya. (muh)