JAKARTA - SETARA Institute mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapus pasal-pasal penodaan agama dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sebagai gantinya, menurut SETARA Insititute, negara mesti merumuskan pidana hasutan (incitement) dan pidana kebencian (hate crime) berdasarkan sentimen keagamaan.

"Kita tidak kekurangan pakar dan akademisi hukum pidana untuk merumuskan element of crime dalam pidana hasutan dan kebencian atas dasar agama dan keagamaan," kutipan rilis SETARA yang diterima GoRiau.co, Jumat (27/8/2021).

Dalam penelitian SETARA Institute, pasal-pasal penodaan agama lebih banyak digunakan untuk menghukum perorangan dan melindungi kelembagaan agama. Akibatnya, pasal-pasal penodaan agama tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak perseorangan untuk menikmati pilihan merdeka berdasarkan hati nurani conscience untuk memeluk agama atau berkeyakinan. Bahkan yang sering terjadi, pasal-pasal penodaan agama digunakan untuk menghukum interpretasi perseorangan yang berbeda dari keyakinan keagamaan arus utama mainstream.

Padahal, menurut SETARA Institute, dalam prinsip dasar hukum internasional jelas bahwa yang harus dilindungi bukanlah agama, tetapi kebebasan perorangan yang menganut agama tertentu. Karena itu merupakan pilihan bebas dan berdasarkan hati nurani dan tidak boleh seseorang atau kelompok direndahkan hanya karena pilihannya itu.***