PEKANBARU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru akan memberlakukan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) kepada wajib retribusi sampah. Dimana, data warga akan disesuaikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat di Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Hal ini disampaikan Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi, Kamis (3/2/2022). Menurutnya, pendataan ini juga untuk mendukung sistem pembayaran retribusi sampah secara non tunai.

"Setelah kita perbandingan data dari Dukcapil dengan data yang kita punya, nanti kita buat NPWRD. Kita gunakan untuk sistem pembayaran non tunai," ujarnya.

Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa DLHK Pekanbaru akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Data yang sudah terverifikasi itu juga akan digunakan untuk percepatan pembuatan perangkat daerah tersebut.

Validasi data ini juga melibatkan pihak camat dan lurah hingga RT/RW. Sehingga warga yang berkewajiban membayar retribusi dapat benar-benar terdata.

"Sekarang kan kita belum dapat datanya. Karena basic data ini dari by name by address, berasal dari NIK. Jadi selain pihak kecamatan yang memungut retribusi, tapi juga melakukan pendataan, baru nanti kita kombinasikan dengan data Dukcapil," paaprnya lagi. ***