PEKANBARU – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau membantah keras tudingan tentang keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam konflik dualisme pengurus DPD Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Imron Rosyadi, mengklarifikasi tudingan tersebut dalam wawancara dengan GoRiau.com, Selasa, 27 Juni 2023.

"Gubernur Riau tidak pernah memberi arahan kepada Kadisnaker dalam persoalan 2 kubu yang sedang berkonflik, baik itu SPTI Kasten Harianja ataupun yang lain. Opini yang berkembang saat ini tidak benar. Kita punya bukti dokumen yang membuktikan tidak ada satupun yang mengarahkan ke salah satu pihak," ujar Imron.

Imron menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selama ini semata-mata berdasarkan kewenangan. Seperti dalam hal pergantian kepengurusan, ketika pengurus baru F-SPTI memberitahukan perubahan, maka Disnakertrans Provinsi Riau hanya mengeluarkan informasi bahwa mereka sudah menerima pemberitahuan tersebut.

"Kami hanya menjalankan kewajiban kami. (Makanya) kami keluarkan informasi bahwa kita sudah menerima pemberitahuan itu," tambahnya.

Mengenai konflik dualisme yang tengah melanda F-SPTI Riau, Imron menyatakan bahwa itu bukan ranah kedinasan dan Disnakertrans Riau tidak pernah ikut campur di dalamnya.

"Tentang pencatatan kepengurusan di daerah atau wilayah, itu adalah kewenangan kabupaten/kota. Namun, Disnakertrans kabupaten/kota merasa bingung dan bersurat ke Disnakertrans Riau," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Imron menegaskan kembali bahwa tindakan yang diambil oleh Disnakertrans Provinsi Riau adalah semata-mata berdasarkan hukum dan peraturan yang ada, tanpa ada niatan untuk memihak kepada salah satu pihak. Ia berharap, dengan penjelasan ini, mampu meluruskan opini miring yang berkembang di masyarakat. ***