PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang perdana kasus korupsi Rusli Zainal bakal diwarnai aksi demontrasi oleh sebagian mahasiswa dan aktifis anti korupsi. Isu itu pun juga didengar oleh warga di sekitaran Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun warga mengaku tak ambil pusing dengan demo tersebut.
''Kita sudah biasa lihat demo di sekitar PN ini, saya rasa biasa aja. Kan ada aparat keamanan,'' ujar Amak, salah satu pemilik warung yang ada di sekitar gedung PN Pekanbaru. Seperti diketahui, beberapa organisasi dikabarkan akan menggelar aksi demontrasi untuk menegakkan keadilan dan mendukung pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.
''Asal jangan kita saja yang kena demo, kalau kita dirugikan, kita demo balik,'' ujarnya sambil tertawa kecil, Selasa (5/11/2013).
Seperti diketahui, politisi Partai Golkar RZ dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau.
Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON melalui eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas, yang telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus tersebut.
Perkara kedua, Rusli juga dijerat terkait perubahan perda yang sama. Hanya saja, berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau.
Sejak tanggal 8 Februari 2003 juga, penyidik sudah menemukan dua alat bukti cukup berkaitan dengan kasus pembahasan Perda yang terkait dengan tersangka Faizal Azwan dan M Dunir, yaitu atas nama RZ (Rusli Zainal) selaku Gubernur Riau.
Atas perbuatannya, Rusli dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan dugaan memberi sesuatu.
Perkara ketiga, Rusli selaku Gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau. Dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK beberapa waktu lalu juga kembali telah mencegah Gubernur Riau ini untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau. ***