BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemerintah Kecamatan dan perangkat-perangkatnya diminta untuk secepatnya melaporkan jika terjadi musibah banjir di desa-desa yang ada di wilayahnya kepada Badan Penanggulangan Bencena Daerah dan Pemadam Kebaran (BPD-Damkar). Apalagi sekarang merupakan musim hujan dan pasang besar, sehingga sangat mungkin sekali terjadi musibah banjir.

Harapan itu disampaikan Kepala BPD-Damkar melalui Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadan Kebakaran, Suiswantoro ketika turun meninjau sejumlah titik di kota Bengkalis yang tergengang air, Senin (4/11/2013).

Dipaparkan Suis, ketika terjadi hujan Minggu malam lalu hingga paginya, setidaknya ada ratusan rumah yang tergenang air, rata-rata ketinggian air mencapai 20-40 cm. Selain curah hujan, banjir juga disebabkan tinggi air pasang dari pukul 05.00 sampai pukul 22.00.

''Hasil pantauan kita Senin kemarin, di Kelapapati Darat-Damon ada 29 rumah yang tergenang air, Kelapa Sari 15 rumah, Wonosari Barat 14 rumah,  Wonosari Tengah 13, Bantan Tua 61 rumah,  Selatbaru tepatnya di Dusun Penawo Lapis 37 rumah, Kantor Camat, Balai Terpadu dan Balai Adat di Selatbaru juga tergenang air,'' ujar Suis.

Meski tinggi air belum begitu mencemaskan, namun perlu menjadi perhatian bersama adalah di Selatbaru. Pasalnya, masyarakat di sana sangat bergantung pada menoreh getah sehingga dikhawatirkan tidak bisa menoreh saat hujan seperti ini.

''Makanya kita minta kepada pihak kecamatan untuk melaporkan jika kondisinya sudah seperti. Dari laporan ini nanti Bupati bisa mengeluarkan SK Darurat Banjir  untuk selanjutnya ditindaklanjuti  BPD-Damkar dan instansi terkait lainnya untuk menyalurkan bantuan yang dibutuh,'' ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah yang ikut meninjau banjir saat itu meminta kepada masyarakat untuk siaga banjir, terutama sekala untuk daerah-daerah yang secara geografis memang langganan banjir.

Amankan peralatan-peralatan listrik karena bisa berbahaya serta laporkan kepada masyarakat setempat. Kemudian jika sudah terjadi banjir, Pemkab diminta untuk bertindak cepat. Jangan sampai karena persoalan birokrasi masyarakat yang membutuhkan lambat mendapat batuan.

''Jika perlu pangkas administrasi. Bantu dulu masyarakat, administrasi diselesaikan kemudian karena sifatnya darurat,'' ingat Ketua DPRD.(jfk)