BAGANSIAPIAPI - Pemilik maupun kuasa PT Jatim Jaya Perkasa, Rokan Hilir tak hadiri sidang gugatan sengketa lahan seluas 1.500 hektar dengan warga Pedamaran, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Rabu (4/1/2017). Tanpa alasan, sidang mediasi yang dlakukan di Pengadilan Negeri Ujungtanjung akhirnya tetap berjalan tanpa kehadiran pemilik perusahaan.

Pada sidang perdana pada hari Rabu (4/1/2017) dalam agenda mediasi antara penggugat yang merupakan dari warga kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dan tergugat adalah PT. Jatim Jaya Perkasa, pihak warga melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tergugat telah menguasai lahan milik warga yang sudah memiliki legalitas dari pemerintah pusat yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementrian Transmigrasi sejak tahun 1981.

''Lahan milik warga yang telah diklaim PT Jatim Jaya Perkasa seluas lebih kurang 1.500 hektare, sudah memiliki legalitas Surat Hak Milik. Sebaliknya, pihak perusahaan malah mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan HGU milik perusahaan. Saya menilai ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan,'' kata kuasa hukum warga yang diwakili pengacaranya, Adrian Sitompul,SH,MH dan didampingi penghulu Pedamaran, Ali Marwin.

Tidak hanya kepada perusahaan, warga juga menggugat Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas legalitas lahan tersebut. Sidang perdana yang diketuai oleh Majelis Hakim Lukman Nulhakim SH,MH meminta penundaan sidang mengingat pihak tergugat tidak hadir. Padahal, pengadilan Negeri Ujungtanjung sudah menyurati pihak perusahaan melalui delegasi pengadilan Jakarta Selatan namun hingga kini belum ada jawaban. ***