PEKANBARU, GORIAU.COM - Lembaga Pemerhati Aset Riau (LEMPAR) mendesak Badan Pemeriksa Keungan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau untuk segera melakukan audit terhadap PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Pasalnya, LEMPAR menduga telah terjadi tindak korupsi di perusahaan daerah tersebut. Oleh sebab itu, hingga saat ini PT. SPR belum menyerahkan laporan kerja selama setahun ini.

"Untuk itu, kami mendesak BPKP Riau segera mengaudit PT. SPR," ungkap Ketua LEMPAR, Yumizar Yunus kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Rabu (9/10/2013).

Menurutnya, BUMD pimpinan Rahman Akil tidak seperti yang diharapkan masyarakat Riau. Pasalnya, selain berkantor pusat di Jakarta, PT. SPR juga tidak merekrut putra daerah sebagai karyawannya. "SPR tidak mengutamakan putra daerah," beber Yumizar.

LEMPAR juga mengkritik kantor PT. SPR yang berada di Jalan Diponegoro Pekanbaru. Karena, kantor tersebut tidak memiliki papan nama. "Seharusnya, kantor BUMD sebesar ini harus jelas kedudukannya, masak papan nama saja tidak punya," kesal Yumizar.

Kekesalan LEMPAR tidak hanya sampai disitu, keberadaan Rahman Akil yang selalu di Jakarta dinilai tidak serius mengurusi SPR. Akibatnya, setiap ada pemanggilan yang dilakukan DPRD Riau, Ia selalu mangkir. Dengan alasan, di luar kota.

Untuk itu, LEMPAR mendesak DPRD Riau dan Pemprov Riau segera mengevaluasi kinerja dari PT SPR yang saat ini tengah menguasai blok Langgak.

"Kalau seandainya, dalam beberapa hari kedepan, pemanggilan terhadap Direksi SPR juga belum dilakukan, LEMPAR akan menduduki kantor SPR tersebut," tegas Yumizar.(san)