PEKANBARU – Insiden penganiayaan oleh kelompok bersenjata api terhadap para nelayan di Dusun Bencah Seratus, Desa Kota Garo, Tapung, Kampar, Riau. 21 November 2023 lalu meninggalkan bekas yang mendalam bagi korban.

Selain trauma fisik dan trauma mental, para nelayan ini pun terancam kehilangan mata pencaharian. Hal itu disebabkan pada saat penyerangan dan pembakaran pondok mereka, alat-alat para nelayan berupa sampan, jala dan pancing turut dirusak dan ditenggelamkan oleh pelaku.

Akibatnya, sampai hari ini para nelayan ini belum dapat meneruskan aktivitas ekonomi mereka. Adapun Sungai Tapung Kanan tempat mereka mencari ikan sehari-hari ini adalah salah satu sumber pemasok komoditas ikan sungai untuk wilayah Pekanbaru dan Kampar. Ikan Baung, Senangin, Lomak, dan lainnya banyak berasal dari daerah ini.

Ketua kelompok petani dan nelayan Bencah Seratus, Mukti Arifin menghimbau, agar kiranya para pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD dan para stakeholder terkait agar dapat urun rembug dalam membantu masyarakat kecil yang kesusahan dan terzalimi ini.

Lebih jauh, Mukti juga berharap bahwa laporan-laporan warga yang telah dilayangkan ke kepolisian, baik kepada Kapolri maupun Kapolda Riau, serta permohonan perlindungan yang telah dimintakan kepada Panglima TNI dan Korem 031/WB dapat didengarkan dan ditindaklanjuti segera.

Ia juga mengingatkan kembali bahwa lahan hutan yang dikuasai, dirusak dan secara sepihak diambil alih dan dijadikan kebun sawit oleh CV ARB milik HW adalah tanah ulayat dimana lahan pemakaman nenek moyang warga Bencah Seratus sudah turut dimusnahkan oleh perusahaan milik warga keturunan Tionghoa tersebut.

Harapan dan keprihatinan Mukti Arifin ini turut diamini berbagai tokoh adat dan tokoh masyarakat. Menurut mereka, tindakan premanisme yang disponsori oleh pengusaha keturunan terhadap warga asli tempatan, apalagi memanfaatkan oknum aparat negara, adalah kebiadaban dan kesewenang-wenangan yang tidak dapat ditolerir.

"Kami yang orang asli, putra daerah ini seperti dijajah oleh warga keturunan, mentang-mentang uang mereka tak berseri," keluh salah seorang tokoh masyarakat.

Di tempat terpisah, Abdul Hamid, aktivis mahasiswa Kampar di Jakarta menyuarakan agar pemerintah dapat menyita dan mengambil alih lahan perkebunan kelapa sawit yang saat ini dikuasai CV ARB.

"Dulu mereka mengambil lahan semaunya, masyarakat masih diam dan bersabar. Sekarang yang lahan yang tersisa secuil pun masih diganggu, dengan kekerasan pula. Pemerintah harus tegas agar kesewenangan warga pendatang ini tidak berujung pada kemarahan yang lebih besar dari warga. Kebun mereka harus disita dan difungsikan kembali sebagai hutan, paru-paru Riau," tandas Abdul Hamid. ***