PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan mengundang sejumlah perusahaan untuk bisa membuat kesepakatan dalam membangun Riau ini secara bersama-sama, Senin (25/1/2021).

Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengungkapkan, setidaknya ada beberapa poin kesepakatan yang mesti dipenuhi oleh para pengusaha yang beroperasi di Riau.

Kesepakatan ini, ujar Husaimi, merupakan upaya pihaknya dalam mencari dan menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau yang nantinya bisa meningkatkan APBD Riau. Apalagi, APBD Riau terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

"Hari ini yang kita bicarakan pertama adalah masalah Pajak Air Permukaan. Jadi, perusahaan yang wajib bayar pajak PAP, mesti memakai meteran sesuai standar dan tersegel. Bagi yang tidak, kita sepakati besaran pajaknya 1,3 liter air/ton TBS," kata Husaimi, Selasa (26/1/2021).

Komisi III juga menyoroti banyaknya perusahaan yang masih menggunakan kendaraan Non-BM dan masuk kategori Over Dimension Over Loading (ODOL), ini tentunya merusak jalan yang ada di Riau.

"Makanya kita undang semua perusahaan, kita mau ada komitmen mereka untuk memperbaiki Riau ini, jangan sampah sudahlah sumber daya alam diambil, tapi jalanan juga rusak. Jadi mereka bilang akan mulai melakukan mutasi ke BM secara bertahap," tuturnya.

Husaimi juga mengungkapkan, ada perusahaan yang beroperasi di Riau, namun pembayaran pajaknya malah di luar Riau. Sehingga, dia meminta supaya perusahaan ini membuat NPWP cabang di Riau ini, sehingga PPh 21 bisa masuk ke Riau juga.

Kedepannya, Komisi III akan memanggil ratusan perusahaan lainnya di Riau, untuk meminta komitmen kontribusi mereka terhadap pembayaran pajak dan lainnya sesuai dengan pajak yang dibebankan kepada mereka.

"Ada 300-an perusahaan lagi yang akan kita undang secara bertahap, kita kalau rapat harus ada kesepakatan, jadi tidak hanya sekedar bicara-bicara saja," tambahnya.

Kepada Dinas Penanaman Modal, DPRD Riau mengimbau supaya tidak memberikan izin maupun perpanjangan izin kepada perusahaan yang tidak bisa memenuhi komitmen-komitmen seperti yang disampaikan tadi.

"Kita setiap 6 bulan juga akan melakukan pengawasan ke lokasi, intinya niat kita adalah bagaimana kontribusi perusahaan itu semakin besar dan bisa dirasakan oleh masyarakat Riau," tutupnya. ***