JAKARTA - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, meyampaikan laporan kinerja dan rekomendasinya di Sidang Paripurna DPD RI ke-9, Kamis (14/02/2019).

Sesuai dengan lingkup tugas Komite I yakni, otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, Komite I DPD RI berfokus pada pemberdayaan daerah di kancah nasional dan global.

Saat ini, dikatakan Fahira, peran pemerintah untuk daerah belum cukup dan tidak memadai untuk mendongkrak secara massiv kemajuan daerah. Karenanya, Komite I telah menginisiasi sebuah Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah.

"Agar sejalan dengan pemerintah Republik Indonesia yang saat ini terus memperbaiki kinerjanya dalam mengangkat daya saing global," kata Fahira di hadapan seisi sidang.

Selain itu, Komite I, kata Fahira, juga menyoroti soal pelaksanaan UU Desa No.6 tahun 2014. Program Padat Karya Tunai Dana Desa, dinilai Fahira, masih belum menunjukkan kohesi yang optimal.

"Yang kedua pengalokasian Dana Desa yang bersumber pada APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) belum menggambarkan aspek keadilan terkait dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis," kata Fahira.

Fahira melanjutkan, tahapan penyaluran dana desa yang berubah-ubah, pertanggungjawaban dana desa yang masih sangat rumit dan regulasi terkait juga masih dipandang sebagai sebuah PR serius.

Hal lain yang menjadi poin laporan Komite I, adalah soal Dana Kelurahan yang baru diberlakukan pemerintah baru-baru ini, dimana dana sebesar Rp3 triliun akan disebarkan di tahun 2019 ini.

"Angka perencanaan, pengalokasian, pendistribusian harus diberi perhatian serius," kata Fahira yang juga menjamin pihaknya telah melakukan kunjungan kerja di Dapil masing-masing untuk memantau hal ini.

Menutup laporannya, Fahira yang kembali mencalonkan diri di DKI Jakarta ini berpantun, "Anak Raja Berbaju Merah, ke Istana Membawa Keris. Selamat Berjuang di Daerah, Sambil Kampanye dengan Senyum yang Manis".***