PEKANBARU – Gabungan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Desakan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi terbuka yang digelar pada Selasa (25/6/2025) di Pekanbaru, dan dihadiri sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi.

Defisit anggaran ini dinilai janggal, tidak transparan, dan menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah. Mahasiswa menyoroti adanya potensi penyimpangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, baik oleh Pemerintah Provinsi Riau maupun unsur pimpinan DPRD pada periode tersebut.

“Defisit anggaran Rp1,76 triliun ini bukan persoalan kecil karena akan membebani APBD Riau 2025. Jika dibiarkan, akan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Ketua KNPI Riau, Fuad Santoso, dalam keterangannya kepada media, Kamis (26/6/2025).

Fuad menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan administratif semata, karena langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Ia meminta DPRD menunjukkan fungsi pengawasannya secara nyata.

“Jangan sampai DPRD hanya menjadi lembaga formalitas yang membubuhkan stempel tanpa fungsi kontrol,” tegasnya.

Cipayung Plus Riau yang terdiri dari organisasi KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis juga menyatakan sikap keras. Mereka menuntut agar DPRD tidak hanya sibuk mengurus rapat internal dan program pokok-pokok pikiran (Pokir), tetapi segera membentuk Pansus yang independen dan bekerja transparan.

“Kami ingin akar persoalan ini diungkap secara tuntas, dari perencanaan hingga realisasi. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Ini menyangkut uang rakyat,” bunyi pernyataan sikap bersama Cipayung Plus.

Para mahasiswa juga mengultimatum DPRD Riau agar merespons desakan ini dengan serius. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, mereka mengancam akan melancarkan aksi unjuk rasa dalam skala besar dan memenuhi jalan-jalan utama di Kota Pekanbaru.

“Gerakan moral ini bukan sekadar kritik, tapi wujud tanggung jawab mahasiswa dan pemuda terhadap masa depan pembangunan dan keuangan daerah. Kalau DPRD diam, kami akan turun lebih banyak lagi,” tutup Fuad Santoso. ***