JAKARTA – Muflihun bersama tim kuasa hukumnya Ahmad Yusuf dan Saidi Amri Purba, Senin (23/6/2025) melakukan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta. Ahmad Yusuf menyampaikan bahwa kedatangan mantan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau itu sebagai bentuk komitmen menjadi whistleblower dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan legislatif.

"Kita sama-sama menyaksikan pemberitaan soal dugaan SPPD fiktif tahun anggaran 2020 dan 2021 yang marak dibicarakan. Namun sejak Juni 2024, pemberitaan media cetak dan elektronik seolah menggiring opini bahwa klien kami pelaku tunggal," ujar Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa kliennya sebelumnya juga telah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait langkah hukum membuka kasus tersebut.

"Klien kami sering dimintai dana oleh anggota legislatif, pejabat pemerintah, hingga aparatur penegak hukum untuk kegiatan seperti THR lebaran, acara ulang tahun instansi, hingga kebutuhan non-anggaran lainnya. Dana itu kadang diambil dari kantong pribadi, atau iuran staf yang punya usaha seperti kos-kosan, showroom mobil, bengkel, dan lain-lain," jelasnya.

Saidi Amri menambahkan bahwa Muflihun siap mendukung penuh penegak hukum membongkar dugaan korupsi dan gratifikasi yang terjadi.

"Bang Uun siap membuka kotak pandora yang selama ini seolah hanya menyudutkan dirinya. Saat itu mungkin karena musim Pilkada, media hanya menyoroti beliau, padahal persoalannya lebih luas," ungkap Saidi.

Saat tiba di gedung KPK RI, Muflihun tampak tenang dan menyatakan komitmennya terhadap proses hukum.

"Saya datang ke KPK karena ingin semuanya terang. Saya ingin rakyat tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Saya tidak akan lari dari proses hukum. Saya ingin meluruskan agar keadilan tidak hanya milik mereka yang kuat. Kami akan ikuti seluruh proses yang terjadi," tegasnya.

Selain Ahmad Yusuf dan Saidi Amri, tim kuasa hukum Muflihun juga diperkuat oleh Weny Friaty, Khairul Ahmad, dan Robiah. ***