PEKANBARU – Masih belum lengkapnya data yang dibutuhkan oleh komisi II DPRD Riau terkait penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI) sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Siak menyebabkan penyelesaian tersebut tertunda.

"Data dari masyarakat dan PT DSI sudah masuk. Namun belum bisa kita cek datanya karena menunggu data dari Pemkab Siak termasuk dari BPN Provinsi Riau yang sampai hari ini belum masuk," jelas Wakil Ketua komisi II DPRD Riau Zulfi Mursal kepada GoRiau.com, Selasa (19/9/23).

Zulfi mengatakan jika data itu sudah masuk, komisi II DPRD Riau akan mengadu data dari masyarakat, PT DSI, Pemkab Siak dan BPN Provinsi Riau.

"Kita kaji data tersebut kita bandingkan mana yang terbaru itu yang kita naikkan. Dengan data terbaru itulah dasar kita melakukan Kunlap," ucapnya.

Karena lanjut mantan ketua DPRD Siak ini, informasi yang ia dapat ada peta lama dan ada peta baru dan informasinya PT DSI masih pakai peta lama.

"Ada peta baru yang sebenarnya sudah disepakati oleh Pemkab Siak PT DSI, masyarakat, namun anehnya PT DSI masih berpegangan pada peta yang lama," ucapnya.

Oleh karena itu kata Zulfi komisi II DPRD Riau meminta data peta terbaru yang katanya sudah disepakati bersama, "Bukan peta yang dibuat-buat, setelah itu kita akan tanya Pemkab Siak bisa tidak menyelesaikan berdasarkan peta yang baru itu," ujarnya.

Selain menunggu data, Zulfi menjelaskan tersendatnya pembahasan konflik lahan tersebut oleh komisinya juga disebabkan oleh padatnya kegiatan DPRD Riau saat ini seperti ada lima Pansus yang saat ini yang sedang berjalan ditambah lagi dengan pembahasan RAPBD Perubahan 2023 dan disambung lagi dengan RAPBD murni 2024.

"Namun jika data yang kurang itu kita dapat maka akan kita agendakan untuk turun ke lapangan disela-sela kesibukan anggota dewan. Kita minta masyarakat sabar dan tetap menjalankan aktivitasnya termasuk PT DSI jangan sampai di bawah tetap bertindak kepada masyarakat," tutupnya. ***