PEKANBARU – Sejumlah kepala sekolah tingkat SMA Negeri di Provinsi Riau mengeluhkan belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyampaikan bahwa sebagian besar dana Bosda tahun ini masuk dalam skema tunda bayar.

Menurut Erisman, pencairan dana Bosda baru bisa dilakukan setelah melalui proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.

"Sementara untuk Bosda 2025, kami sudah perintahkan PPTK terkait untuk segera menyusun justifikasi agar proses pencairannya bisa segera dilakukan. Namun, besaran anggarannya perlu kami laporkan dulu ke Bapak Gubernur karena terjadi penurunan cukup signifikan akibat defisit," ujar Erisman, Kamis (10/4/2025).

Ia menambahkan, pihaknya telah mengagendakan pertemuan virtual melalui zoom bersama seluruh kepala sekolah pada Senin mendatang. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas permasalahan pencairan Bosda secara menyeluruh.

Erisman juga menjelaskan bahwa saat ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat melalui APBN sebenarnya sudah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. Namun, baru sedikit sekolah yang memanfaatkannya karena keterlambatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Senin nanti dalam zoom, kami juga akan berdialog langsung dengan para kepala sekolah untuk mengetahui apa saja kendala yang membuat BOS Pusat ini belum bisa dieksekusi dengan optimal," jelasnya. ***