JAKARTA, GORIAU.COM - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menyimpan devisa hasil ekspornya (DHE) di bank devisa nasional paling lambat pada 30 Juni 2013.

Namun, ada beberapa kontraktor yang menentang kebijakan itu dan mengancam akan menurunkan investasinya di Indonesia, seperti Total, Chevron dan BP.

Vice President for Government Policy and Public Affairs, PT Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan pihaknya keberatan dengan kewajiban kontraktor untuk menyimpan DHE di bank devisa nasional.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan kontrak bagi hasil (production share contract/PSC) yang memberi hak KKKS untuk menyimpan (retain) transaksi ekspor di luar negeri.

"Ada terms (klausul)-nya di PSC itu mengatakan KKKS punya hak untuk retain transaksinya di luar negeri. Chevron belum menyepakati aturan ini," tegas Yanto

Terkait sanksi larangan ekspor bagi kontraktor yang melanggar aturan ini, Yanto mengatakan pihaknya akan menegosiasikan terlebih dulu dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Kontrak kan hubungannya dengan pemerintah. Kita punya hak untuk menyimpan bagian dari bagi hasil kita di luar negeri. Kita akan negosiasikan dulu. Kalau intension-nya hanya untuk menambah transaksi dalam negeri, Chevron sudah melakukan banyak transaksi dalam jumlah besar di bank nasional," paparnya. (mtc)