WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) hadir sebagai cahaya di tengah kegelapan. Selama puluhan tahun, organisasi lingkungan ini konsisten membangun perlawanan terhadap kapitalisme ekstraktif dan rezim otoriter yang merusak alam serta mempersempit ruang demokrasi.

Oligarki politik dan bisnis terus bergandengan tangan mengeksploitasi sumber daya alam secara massif. Hak asasi manusia diabaikan, ketidakadilan diperburuk. WALHI menegaskan komitmennya: membangun gerakan keadilan ekologis dan menyembuhkan Indonesia dari luka yang mendalam.

Perjuangan ini tak bisa dilepaskan dari krisis global yang dikenal sebagai triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis ini bukan bencana alam semata, melainkan hasil dari era capitalocene—sebuah istilah yang menggambarkan logika kapitalisme, di mana elit bisnis dan politisi memandang alam semata-mata sebagai mesin keuntungan tanpa batas.

Yang patut disalahkan bukanlah manusia secara umum, melainkan sistem yang mendorong konsumsi berlebihan dan eksploitasi tak terkendali. Di Indonesia, wajah krisis ini tampak jelas: hutan dan tambang Papua dirampok, Maluku dan Sulawesi hancur karena hilirisasi nikel, Bali dan Nusa Tenggara tercekik industrialisasi pariwisata dan pertambangan, Jawa runtuh akibat industrialisasi masif, sementara Sumatera dan Kalimantan porak-poranda oleh industri kehutanan dan sawit. WALHI harus merespons setiap konteks tersebut agar advokasinya efektif dan relevan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, rezim otoriter yang bersekutu dengan kelompok bisnis-politik justru memperkuat ketidakadilan hukum. Regulasi yang semestinya melindungi rakyat berubah menjadi alat legitimasi eksploitasi dan pelanggengan kekuasaan.

Di sinilah WALHI mengambil peran ganda: bukan hanya membela lingkungan, tetapi juga menjadi "rumah gerakan rakyat" yang merangkul berbagai elemen sosial. WALHI menghubungkan isu lokal dengan global, membangun advokasi yang inklusif, serta menuntut tanggung jawab korporasi multinasional dan negara-negara Utara yang menyumbang jejak karbon terbesar.

Ke depan, WALHI perlu membawa agenda “EKOLOGIS” yang ambisius dengan tujuh pilar strategis:

- Mengarusutamakan keadilan ekologis dalam kebijakan publik.

- Memperkuat demokrasi dan ruang sipil.

- Menginternalisasi nilai keadilan gender dan antargenerasi.

- Mengembangkan kader melalui pendidikan kritis.

- Membangun narasi penolakan terhadap kapitalisme berbasis pertumbuhan.

- Mendorong blok politik kerakyatan dari masyarakat sipil.

- Menyusun advokasi terpadu yang terhubung dengan solidaritas internasional.

Strategi ini harus bersifat kolektif, terkoneksi, dan transformatif. Ia mengintegrasikan advokasi hukum, perlawanan sistemik, kaderisasi jangka panjang, serta riset ilmiah untuk melawan kapitalisme ekstraktif. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan juga menjadi bagian penting, memastikan gerakan ini inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan tersebut bukan utopia, melainkan peta jalan konkret untuk mentransformasi ekonomi dan politik menuju kedaulatan rakyat serta tatanan sosial-ekologis yang adil dan berkelanjutan. WALHI harus mendorong komunitas, kelompok sipil, hingga aktor global untuk bersama dalam perjuangan ini.

Hanya lewat kerja kolektif dan solidaritas, kita bisa menjawab tantangan krisis planet yang semakin mendesak. WALHI bukan sekadar menyelamatkan alam, tetapi juga berjuang mengembalikan wajah demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

Di tengah kegelapan oligarki kapitalis, WALHI adalah cahaya yang kita butuhkan—pengingat bahwa perubahan radikal mungkin terjadi, asal kita bersatu. Saatnya masyarakat sipil bangkit, sebelum terlambat. ***

Boy Jerry Even Sembiring adalah Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029