SIAK – Bupati Siak H Alfedri setuju mengadopsi Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor:19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (PIPP) dalam menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Siak tentang kemitraan dengan media.

Kesetujuan mengadopsi aturan yang populer dengan istilah Pergubri Mitra Media itu disampaikan Alfedri saat menerima kunjungan silaturahim jajaran pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Riau di Kantor Bupati Siak di Kota Siak Sri Indrapura, Rabu (23/2/2022).

''Kita setuju mengadopsi Pergubri Mitra Media tersebut. Kepada Diskominfo, tolong Perbup tentang kemitraan dengan media yang tengah disusun disesuaikan isinya dengan Pergubri Mitra Media,'' ujar Alfedri.

Saat menerima kunjungan pengrus AMSI Riau tersebut, Bupati Siak didampingi Kepala Dinas PUPR Siak Irving Kahar, Plt Kadis Kominfo Siak Jamaluddin dan Kepala Bidang IKPS Dinas Kominfo Siak Paula Chandra.

Sedangkan pengurus AMSI Riau yang hadir adalah Ketua AMSI Riau Ahmad S Udi (Pemimpin Redaksi Riauterkini.com), Sekretaris Dian Alhadi (Pemred Cakaplah.com), Majelis Etik Hasan Basril (Pemred Goriau.com), Fakhrurozy (Pemred Riauonline.co.id), Rizky Maruto (Kepala Biro Antara Riau.com), Rinal Sagita (Pimpinan Tribunpekanbaru.com) dan Adi Muhardi (Pemred Riau1.com).

Ahmad S Udi menjelaskan, saat ini ada 11 media yang tergabung dalam AMSI Riau. Selain Riauterkini.com, Cakaplah.com, Goriau.com, Riauonline.co.id, Antara Riau.com, Tribunpekanbaru.com dan Riau1.com), ada Riaupos.co, Halloriau.com, Bertuahpos.com dan Potretnews.com. Ke-11 media tersebut sudah terverifikasi secara faktual di Dewan Pers.

''Kita sangat selektif, sehingga jumlah anggota AMSI Riau hanya sebelas media. Alhamdulillah, semua anggota AMSI Riau sudah terverifikasi secara faktual di Dewan Pers,'' sebutnya.

Ahmad S Udi mengharapkan, dalam menjalin kemitraan dengan media, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan asas kepatutan dan kepantasan serta keadilan yang proporsional.

''Media yang pembacanya banyak, harusnya mendapatkan porsi anggaran publikasi yang berbeda dengan media yang pembacanya sedikit. Jangan seperti yang terjadi selama ini di sejumlah pemda, semua media mendapatkan porsi yang sama, dengan alasan keadilan. Kalau seperti itu, justru tidak adil bagi media-media mainstream yang pembacanya banyak,'' kata Ahmad S Udi.

Ahmad S Udi juga mengungkapkan, AMSI bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau dan Serikat Penerbitan Pers (SPS) Riau telah menyosialisasikan Pergubri Mitra Media kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Pihak BPK menegaskan, akan menjadikan Pergubri Mitra Media sebagai salah satu parameter dalam melakukan audit anggaran kerja sama pemda dengan media.

Alfedri sependapat dengan Ahmad S Udi, bahwa pengalokasian anggaran publikasi terhadap media harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kepantasan serta asas keadilan yang proporsional.

''Karena itu kita perlu merumuskan tentang syarat-syarat media yang pantas dijadikan mitra, sehingga kemitraan yang dilakukan lebih bermanfaat dan aman secara hukum,'' ujarnya.

Alfedri berterima kasih kepada AMSI Riau yang telah memberikan banyak masukan kepada Pemkab tentang pemanfaatan media digital dalam memublikasikan program-program yang akan dan telah dijalankan pemda.

''Terima kasih kami ucapkan kepada AMSI yang telah memberikan banyak masukan. Sebagian mungkin akan kami coba realisasikan dalam waktu dekat, terutama pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan media digital untuk publikasi program-program Pemkab Siak,'' sambungnya.bas